Kartel Rumah Sakit

 Banyaknya pemodal besar yang masuk ke bisnis ini menunjukkan sektor kesehatan sangat menggiurkan. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan ceruk pasarnya semakin gemuk. Mereka membidik potensi ini. Dan pemain-pemain besar itu perlahan menjelma menjadi kartel_

 *Oleh : Hersubeno Arief* *
18 Desember 2018 malam Jalan Gubeng, Surabaya amblas. Ambruknyacrane pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam membuat salah satu ruas jalan utama di kota pahlawan itu terputus total.* *Walikota Surabaya Risma relatif anteng-anteng saja. Tidak ngamuk besar seperti saat Taman Bungkul rusak saat pembagian es krim gratis pada bulan Mei 2014.* *Barangkali banyak yang lupa rumah sakit itu dulu bernama RS Budi Mulia. Setelah diakuisi oleh Lippo, namanya diubah menjadi RS Siloam Surabaya.* *Pola akuisisi membuat group usaha di bawah kelompok Lippo itu tumbuh sangat cepat. Mereka kini menjadi jaringan RS dan klinik swasta terbesar di Indonesia.* *Di Bali Siloam mengambil alih RS BIMC Nusa Dua dan BIMC Kuta. Di Jakarta perusahaan yang tercatat di lantai bursa dengan kode saham SILO ini adalah mengakuisisi PT Rashal Siar Cakra Medika yang mengelola Rumah Sakit Asri.* Pada tahun 2017 SILO mengambil alih RS Sentosa, Bekasi RS Graha Ultima Medika, Mataram, RS Putera Bahagia, Cirebon, dan RS Hosana Medica, Bekasi. Total dana yangdigelontorkan sebesar Rp 451.5 miliar. Sementara tahun 2018 SILO mengakuisisi dua perusahaan bidang kesehatan yakni PT Manajemen Perkasa Makmur PT (MPM) dan PT Sentosa Indonesia Jaya (SIJ) senilai total Rp 64 miliar. *Selain RS, mereka juga membangun belasan klinik. Pada akhir tahun 2019 PT Siloam International Hospitals menargetkan memiliki 50 RS yang tersebar di seluruh Indonesia.* Hampir semua kota besar di Indonesia telah berdiri RS Siloam. Mereka masih terganjal di Padang dan Banda Aceh. Di Palembang akhirnya diizinkan berdiri setelah namanya diubah menjadi Siloam Sriwijaya. Warga menolak karena RS tersebut diduga juga mengemban misi penyebaran agama. *Siloam dalam injil diyakini sebagai kolam tempat pengambilan air suci, dan sumber air untuk kota Yerusalem. Siloam berarti “Yang diutus.” Simbol RS Siloam adalah tanda salib yang dibelit huruf S.* *_Pola akuisisi yang dilakukan oleh Lippo inilah yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan publik. Dipicu oleh sebuah artikel yang ditulis seorang wartawan senior Tjahja Gunawan berjudul “Skenario Akuisisi RS Di Balik Pemutusan Kontrak BPJS Kesehatan?”_* Dalam artikel tersebut Tjahja menengarai adanya skenario akuisisi terhadap sejumlah RS maupun klinik yang kolaps akibat berhenti kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan kekuatan modal di tangan Lippo dan sejumah pemodal besar, seperti Mayapada Group tinggal jadi semacam “penadah,” menampung RS maupun klinik yang butuh suntikan modal, maupun tak lagi mampu meneruskan operasionalnya karena kesulitan keuangan. Pada awal tahun ini sejumlah RS yang melayani pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak bisa meneruskan kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan karena tidak lolos akreditasi. Namun keputusan tersebut dibatalkan, karena dampaknya pasien membludag di RS yang masih melayani program JKN. Selain itu banyak juga RS yang mengalami kesulitan likuiditas karena pembayaran dari BPJS Kesehatan menunggak. Terlambatnya pembayaran dari BPJS membuat rumah sakit tidak bisa membayar obat, dokter, dan juga karyawannya. Banyak RS yang terancam bangkrut. *_Seperti diakui oleh Dirut BPJS dr Fahmi Idris sampai akhir Oktober 2018, mereka memiliki utang yang jatuh tempo sebesar Rp 7.2 triliun. Sementara dana yang tersedia hanya Rp 154 miliar._* Presiden Jokowi sempat marah besar kepada Fahmi dan Menkes Nita F Moeloek karena BPJS selalu kekurangan dana, padahal pemerintah telah memberi dana bantuan sebesar Rp 4.9 triliun. Kemarahan Jokowi ini sesungguhnya salah alamat. Masalah defisit anggaran BPJS ini terjadi karena jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta, jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh. Selama hal ini tidak dibenahi, iuran tidak dinaikkan, maka BPJS akan selamanya defisit. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 27 ayat 5, kewenangan untuk menaikkan iuran berada di tangan presiden. Bukan Menkes dan Dirut BPJS. Dengan 200 juta pengguna, 93 juta peserta BPJS yang premi bulanannya dibayarkan pemerintah, dipastikan Jokowi tidak akan berani menaikkan iuran. Dampak elektoralnya menjelang Pilpres, akan sangat merugikan. Kartel Kesehatan Selain Siloam pemain besar RS adalah Kalbe Group (RS Mitra Keluarga), Sinar Mas Group (Eka hospital) dan RS Mayapada. Memulai usaha dari bisnis farmasi, Kalbe sejak 1989 mulai merambah bisnis RS melalui PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA). Di mulai dari RS Mitra Keluarga, Jatinegara (1989), saat ini mereka telah memiliki 17 RS. Pada semester I 2019 akan dibangun kembali dua rumah sakit di Jatiasih, Bekasi, dan Bintaro. Sejumlah konglomerasi juga diketahui terjun ke bisnis kesehatan. Sinar Mas misalnya membangun sejumlah Eka Hospital, sementara Mayapada Grup melalui PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) juga telah memiliki RS di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Banyaknya pemodal besar yang masuk ke bisnis ini menunjukkan sektor kesehatan sangat menggiurkan. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan ceruk pasarnya semakin gemuk. Mereka membidik potensi ini. Lippo misalnya pada tahun 2017 menargetkan telah memiliki 10.000 tempat tidur, dan merawat 15 juta pasien. Mereka juga membangun klinik pengumpan (feeder) untuk “menyuplai” RS rujukan. Saat ini Silom memiliki klinik di 8 provinsi dan 21 kota. Di luar kelompok bisnis besar tadi, jaringan RS yang cukup besar, dimiliki oleh Muhammadiyah. Hanya saja RS di lingkungan Muhammadiyah tidak berada dalam satu holding. Mereka juga sulit mendapatkan dana segar dan besar karena tidak melantai di bursa saham. Sangat sulit bagi RS kecil untuk bersaing dengan jaringan RS yang dimiliki pemodal besar. Jika pemerintah tidak turun tangan, dan melakukan akreditasi secara ketat, kematian mereka tinggal menunggu waktu. Kondisinya kira-kira bisa kita samakan dengan para pedagang kelontong tradisional yang berhadapan dengan Alfamart dan Indomart. Pilihannya mati secara perlahan, atau menjalin kerjasama/akuisisi dengan jaringan RS besar. Saat itulah pemain-pemain besar itu menjelma menjadi kartel. Ada ketergantungan besar masyarakat dan pemerintah kepada mereka. Mereka bisa menentukan kebijakan dan arah layanan kesehatan nasional. end

Carut Marut Ekonomi 2019

Oleh M. Mufti Mubarok, Director of Institute For Development and Economic (IDE) Sabtu, 05 Januari 2019 | 11:01:56 M. Mufti Mubarok, Director of Institute For Development and Economic (IDE) SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Proyeksi ekonomi 2019 tampaknya akan masih akan sama dengan kondisi ekonomi pada 2018, bahkan bisa lebih buruk dari 2018. Hal ini, disebabkan situasi makro ekonomi global yang menyebabkan mikro ekonomi nasional ikut berimbas. Situasi dalam negeri juga akan menambah situasi ekonomi menjadi kurang menentu, adanya masalah carut marut tahun politik dan banyaknya kasus KKN serta bencana alam yang betubi-tubi ditambah dengan kriminalitas yang tinggi akan menjadi indikator semakin semrawutnya ekonomi 2019. Dari fenomena ini, saya sedang meneliti tentang pengaruh investasi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018 dengan menghubungan investasi seluruh sektor termasuk sektor infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah Jokowi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan. Hasil penelitian IDE menunjukan investasi sektor primer dan skunder termasuk sektor infrastruktur belum menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi berpengaruh sedikit terhadap kesejahteraan masyarakat. Indonesia pernah mengalami jatuh bangun perekonomian, pernah minus di tahun 1997 dan pernah juga membawa perubahan fundamental bagi perekonomian menjadi plus, yakni tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, khususnya di era sebelum Indonesia mengalami krisis moneter. Era kepemimpinan Presiden SBY pertumbuhan relatif konstan rerata 6 persen, namum di era Presiden Jokowi rerata pertumbuhan ekonomi 5 persen. Meski demikian belum stabilnya pertumbuhan ekonomi masih menjadi alasan bagi para ekonom pembangunan untuk mengelompokkan negara Indonesia sebagai Negara yang akan maju. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil ini ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat, pengangguran, serta kemiskinan. Memang pembangunan bukan semata tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun merupakan sebuah proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, yakni berupa perubahan mendasar dalam sikap, atau perilaku masyarakat dan kelembagaan (institusi), akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, serta terlaksananya program pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ada proses pengurangan ketidakmerataan/disparitas yang diikuti dengan adanya pengentasan kemiskinan. Dilihat dari berbagai indikator makroekonomi, Indonesia termasuk negara masih lambat dalam pemulihan (recovery) ekonominya, dibanding negara asia lainnya. Tahun 2018 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dibawah negara Laos, Vietnam, Kamboja, Nyanmar, Philipina dan Malaysia. Untuk Kurs Dolar Indonesia pun masih belum menguat rata rata Rp 14.500, berdampak pada ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada tahun 2018, menunjukkan angka pertumbuhan cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, angka pertumbuhan ekonomi negara negara di Asia dibawah 7 persen, hal ini disebabkan terjadinya masalah ekonomi di negara-negara Asia secara hampir serentak sehingga menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi yang relatif. Di sisi lain, pembangunan ekonomi merupakan salah suatu indikator makroekonomi untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita atau kenaikan output per kapita yang disertai dengan terjadinya transformasi struktural yang menggambarkan perubahan peranan (share) relatif sektor-sektor ekonomi dalam pembentukkan PDB dan penyerapan tenaga kerja. PROYEKSI EKONOMI 2019 Bagaimana prediksi ekonomi 2019, tahun 2019 di tandai oleh tahun politik, semua potensi bangsa akan terpusat pada pemilu 2019 artinya faktor ekonomi hanya menjadi isu pembahasan, bukan menjadi fokus utama pembangunan. Maka situasi pada makro ekonomi akan di pengaruhi oleh perang dagang antara USA dan Cina yang akan merembet ke Asia termasuk Indonesia, kurs dollar terhadap rupiah rata rata akan berkiras di level Rp.14.500, harga BBM akan mengalami kenaikan dan inflasi akan terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa transformasi investasi infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah tidak mengikuti pola normal sebagaimana yang terjadi di negara-negara industri. Hal ini tampak dari masih dominannya peranan sektor infrastruktur dalam penyerapan tenaga kerja. Idealnya, penurunan peranan sektor ini dalam pembentukan PDB juga akan diikuti oleh menurunnya peran sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Investasi dan hutang melalui pembentukan modal baik dari dalam maupun asing sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan proses berproduksi termasuk produktivitas maupun distribusi input atau output setiap sektor baik sektor primer, skunder, infrastruktur,dan industri maupun jasa. Melalui investasi, kapasitas produksi dan outputnya dapat ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi tenaga kerja. Selain mampu meningkatkan produksi, maka investasi berperan juga dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat tergantung dari tujuan investasi yang dilaksanakan baik labour intensive maupun capital intensive. Sektor industri merupakan sektor yang memiliki bagian terbesar dari realisasi investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun swasta dan asing, di mana tingginya investasi akan mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB nasional. Hal ini sesuai dengan ciri negara berkembang yang cenderung mengutamakan pembangunan sektor industri dari pada sektor pertanian. Namum faktor yang paling fundamental dalam pertumubuhan bangsa adalah keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pembangunan sumber daya manusia. Para pakar ekonomi pembangunan, mengkritisi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang hanya mengacu pada pendapatan per kapita, karena tolok ukur keberhasilan tersebut mengandung kelemahan dan bersifat materialistik serta tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Pembangunan ekonomi melalui peningkatan kegiatan investasi harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita menunjukkan adanya kenaikan daya beli yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan yang efektif (effective demand ) terhadap barang-barang dan jasa, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi, misalnya, produksi, konsumsi, dan investasi serta perdagangan domestik dan mancanegara. Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara industri maupun di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Hal yang langsung mempengaruhi kegiatan investasi di Indonesia adalah kondisi sumber daya yang berada pada wilayah tersebut. Pembangunan berbasis Sektor merupakan aset paling melimpah yang dimiliki Indonesia, sehingga sangat memungkinkan menjadi lahan investasi pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara asing. Namun aset terbesar tersebut berasal dari laut, pertambangan, kelautan, dan gas bumi. Akan tetapi, hingga saat ini berbagai aset sektor primer tersebut banyak dikelola pihak asing. Untuk itu Indonesia harus segera membangun kemandirian bangsa dengan lebih mengutamakan produk dalam negeri untuk bisa dikelola dengan mandiri, mengurangi ketergantungan investasi asing. Mengutamakan ekspor ketimbang impor, mengutamakan investasi dalam negeri ketimbang asing. Cinta produk dalam negeri dari pada produk asing. Indonesia harus keluar dari carut marut ekonomi, menuju ekonomi yang stabil dan bertumbuh. Maka tahun 2019 kita harus mengencangkan ikat pinggang dan menunda segala macam investasi. Bertahan pada line/core businessusaha masing-masing dan mencari passive income yang produktif. Berhemat ditahun 2019 untuk menyongsong tahun 2020. Copyright 2018 Surabaya Pagi. All rights reserved. 

Kesehatan

MINUM AIR HANGAT BISA SELAMATKAN NYAWA.

Sekelompok Dokter Jepang menegaskan bahwa *air hangat* adalah 100% efektif dalam menyelesaikan beberapa masalah kesehatan seperti :
1. Migrain 2. Tekanan darah tinggi 3. Tekanan darah rendah 4. Nyeri sendi 5. Peningkatan dan penurunan detak jantung secara tiba-tiba 6. Epilepsi 7. Meningkatkan kadar kolesterol 8. Batuk 9. Ketidaknyamanan tubuh 10. Nyeri gout 11. Asma 12. Batuk terus menerus 13. Penyumbatan pembuluh darah 14. Penyakit yang terkait dengan Uterus & Urine 15. Masalah perut 16. Nafsu makan yang buruk 17. Juga semua penyakit yang berkaitan dengan mata, telinga & tenggorokan. 18. Sakit kepala
*BAGAIMANA CARA MEMAKAI AIR HANGAT*

 Bangun pagi-pagi dan minum sekitar * 2 gelas air hangat ketika perut kosong *.
 Anda mungkin tidak dapat membuat 2 gelas di awal tetapi perlahan-lahan.

*CATATAN:*
*JANGAN* makan apa pun 45 menit setelah mengambil air. Terapi air hangat akan menyelesaikan masalah kesehatan dalam jangka waktu yang wajar seperti: ✔ Diabetes dalam 30 hari
✔ Tekanan darah dalam 30 hari ✔ Masalah perut dalam 10 hari ✔ Semua jenis Kanker dalam 9 bulan ✔ Penyumbatan pembuluh darah dalam 6 bulan ✔ Nafsu makan yang buruk dalam 10 hari ✔ Uterus dan penyakit terkait dalam 10 hari ✔ Masalah Hidung, Telinga, dan Tenggorokan dalam 10 hari ✔ Masalah wanita dalam 15 hari ✔ Penyakit jantung dalam 30 hari ✔ Sakit kepala / migrain dalam 3 hari ✔ Kolesterol dalam 4 bulan ✔ Epilepsi dan kelumpuhan terus menerus dalam 9 bulan ✔ Asma dalam 4 bulan *AIR DINGIN ITU TIDAK BAIK UNTUK ANDA !!!* Jika air dingin tidak mempengaruhi Anda pada usia muda, akan membahayakan Anda di *usia tua*. *Air dingin menutup 4 urat-urat jantung dan menyebabkan serangan jantung*. Minuman dingin adalah alasan utama untuk serangan jantung. *Ini juga menciptakan masalah di hati karena membuat lemak terjebak di hati*. Kebanyakan orang yang menunggu transplantasi hati adalah korban minum air dingin. *Air dingin mempengaruhi dinding internal lambung,Ini mempengaruhi usus besar dan menghasilkan Kanker* *JANGAN TAHAN INFORMASI INI UNTUK DIRI SENDIRI* *SEBARKAN, UNTUK SELAMATKAN NYAWA* selamat beraktivitas dan salam sehat

TAHUN PERTARUHAN DEMOKRASI

Tahun Pertaruhan Yudi Latif Aliansi Kebangsaan Kompas, Kamis, 03 Desember 2019

 Memasuki tahun baru 2019, bangsa Indonesia menyongsong momen paling mendebarkan dalam sejarah pemilu pasca-Orde Baru. Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan secara serempak dengan mengerucut pada kontestasi antara dua kubu yang saling berhadapan. Kompetisi ini berjalan sedemikian sengit sehingga kedua kubu terkesan memandangnya sebagai pertaruhan hidup-mati. Ada pengerahan energi kreatif yang bisa meningkatkan kemampuan belajar. Ada juga mobilisasi siasat destruktif yang bisa membahayakan integrasi nasional. Inilah ujian genting bagi keberlangsungan negara-bangsa Indonesia. Jika kita berhasil melewati momen mendebarkan ini tanpa kerusuhan sosial, maka Indonesia akan lolos dari ujian sejarah, sehingga dapat menatap masa depan penuh optimisme. Namun, bila kita gagal mengendalikan diri dari dorongan nafsu bumi hangus, maka yang menang akan menjadi arang, yang kalah akan menjadi abu. Bangsa Indonesia akan menanggung ongkos kemanusiaan dan gerak mundur secara berantai. Maka, memasuki tahun baru ini betul-betul menuntut daya reflektif dan pendewasaan diri. Bahwa perkembangan bangsa ini memang menyimpan banyak masalah, tapi ketibaan kita pada posisi seperti ini telah dibayar mahal oleh begitu banyak korban dan juga banyak capaian yang patut disyukuri. Jangan sampai nyawa dan keringat para pejuang bangsa dibiarkan tak bernilai. Meski dirundung oleh banyak masalah, dalam kurun 73 tahun Indonesia merdeka, negara-bangsa ini telah menjalankan fungsi emansipatorisnya secara mengagumkan. Ini mungkin terdengar ganjil bagi mindset kebanyakan kita yang terlanjur rutin dibanjiri kabar buruk. Lebih dari itu, sejarah evolusi manusia dalam ratusan tahun lamanya membentuk otak manusia memiliki kesadaran yang sangat akut terhadap potensi bahaya. Kombinasi kedua hal ini merintangi kemampuan kita untuk bisa melihat kabar baik. Nyatanya, sejarah perjalanan “negara-bangsa” Indonesia mengukir banyak kabar baik, selama mengarungi segala tantangan dan cobaan. Secara eksternal, solidaritas kebangsaan ini berhasil membebaskan aneka kelompok etno-religius dari belenggu penjajahan dari luar. Secara internal, solidaritas kebangsaan telah menjadikan Indonesia rumah yang relatif damai bagi segala kemajemukan yang ada. Konflik-peperangan antarsuku dan antar-kelompok agama menjadi lebih jarang terjadi. Tingkat kematian di negeri ini terus menurun secara gradual dari 14.6 per 1,000 penduduk pada 1967 menjadi 7.1 per 1,000 penduduk pada 2016. Angka harapan hidup pun terus meningkat dari 52.8 tahun pada 1967 menjadi 69.2 tahun pada 2016; tumbuh dalam kisaran 0.55 % per tahun (World Data Atlas, 2017). “Penemuan” bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah menorehkan pencapaian yang fenomenal. Bermula dari rumpun bahasa Melayu Riau, bahasa ini dengan cepat berkembang menjadi lingua franca di seantero negeri, bahkan menjadi bahasa pertama bagi sebagian besar generasi baru, yang menyediakan sarana komunikasi yang amat penting bagi pergaulan lintas-kultural bangsa majemuk ini. Lebih dari itu, daya adapatif bahasa ini untuk mengikuti perkembangan zaman membuat beberapa peneliti bahasa di Eropa menyebut bahasa Indonesia sebagai contoh kasus tentang apa yang dinamakan modernisasi bahasa yang berhasil secara gilang-gemilang. Sedemikian rupa sampai-sampai seorang sarjana Perancis, Jérôme Samuel, menulis buku Kasus Ajaib Bahasa Indonesia (2008). Ketegangan antaridentitas (suku, agama, ras, golongan) sesekali memang bisa meledak. Sebagian musababnya karena warisan patologi pascakolonial yang belum bisa disembuhkan sepenuhnya di rumah sehat kebangsaan. Bukan karena ketidakmanjuran resep nilai kebangsaan itu sendiri, melainkan justru karena kurangnya takaran dan konsistensi pemakaian obat nilai kebangsaan. Horor pertumpahan darah juga pernah terjadi dengan melibatkan elemen masyarakat maupun negara, dalam pola aksi-reaksi yang dipicu oleh persepsi tentang ketidakadilan sosial-ekonomi, yang memancing reaksi balik dalam wujud ledakan aspirasi totalitarianisme, baik dalam corak “totalitarianisme kiri” (komunisme) maupun “totalitarianisme kanan” (fasisme). Namun, dalam semua peristiwa tragedi nasional itu, konflik tidak merobohkan rumah kebangsaan. Solidaritas kebangsaan malah diseru untuk menjadi penawarnya, dan komunitas bangsa diajak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan berarti tidak ada masalah dan ancaman. Masalah tersebut justru tersingkap saat kita mengalami kontestasi politik yang sengit seperti saat ini. Secara internal, ancaman terhadap keberlangsungan negara bangsa bisa terjadi karena dekadensi dalam dimensi mental-spiritual, karena kegagalan rezim pendidikan dalam membudayakan moralitas dan karakter bangsa; dengan implikasi peluluhan moralitas publik dan karakter kewargaan sebagai basis kebersamaan tekad (shared intentionality) dan solidaritas sosial (social embeddedness). Ancaman juga bisa datang karena dekadensi dalam dimensi institusional-politikal, akibat kegagalan rejim kebijakan (politik) dalam menetapkan rancang bangun dan tata kelola demokrasi-pemerintahan, karena mengabaikan tuntutan persatuan dan keadilan yang diamanatkan nilai-nilai luhur falsafah dan konsitusi negara. Ancaman juga bisa datang karena dekadensi dalam dimensi kesejahteraan material, karena kegagalan rezim produksi dalam memenuhi harapan inklusi ekonomi dan persemakmuran bersama (social welfare), yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang makin lebar. Maka dari itu, ketimbang energi nasional dihabiskan untuk saling menghabisi, lebih baik ajang Pemilu ini kita jadikan katalis untuk melakukan perubahan substantif pada ranah institusi mental-spiritual, institusional-politikal, dan menterial-teknologikal, agar bisa lebih kompatibel dengan usaha mewujudkan cita-cita (nasional) kebahagiaan hidup bersama.

SUKSES STORI FREEPORT

*Kisah di Balik DivestasiTerumit Di Dunia dan Peran 3 Srikandi Indonesia*

Berikut Adalah Catatan Prof. Rhenald Kasali, pendiri program doktor ilmu strategi Fakultas Ekonomi UI Pengalihan mayoritas saham PT Freeport ke BUMN Indonesia dikenal sebagai proses divestasi terumit sepanjang sejarah corporate action. Selain melibatkan proses politik yang “banyak makan korban”, rentang waktunya panjang sekali, juga kental dengan nuansa strateginya. Termasuk bagaimana eksekutif-eksekutif perempuan Indonesia mengajarkan American Boys agar patuh terhadap hukum Indonesia dan merubah mindsetnya. Ceritanya begini. Pertama, Freeport sudah ada di Indonesia sejak 1967 dan harus diakui kontribusinha bagi perekonomian Indonesia sangat besar. Khususnya dalam bidang PMA (Penanaman Modal Asing). Karena berusaha di daerah terpencil, wajar pemerintah memberi banyak kemudahan. Maklum, Freeport harus bangun infrastruktur serba sendiri, mulai dari pelabuhan, jalan, perumahan karyawan, pembangkit listrik, landasan pesawat terbang, sampai tempat pelatihan untuk masyarakat adat suku setempat. Namun, sedari awal PT Freeport Indonesia (PT FI) sudah terbiasa berhubungan langsung dengan pucuk pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia. Karena itulah setiap keluhan Freeport selalu dilayani Presiden. Waktu berjalan, cerita berubah. Dengan bantuan badan-badan dunia, Indonesia terus meremajakan diri dan memperkuat kelembagaan dan kualitas SDM-nya. Praktik good governance , gerakan pemberantasan korupsi dan mekanisme korporasi yang sehat terus tumbuh. Sampai di era Presiden Jokowi, PTFI tidak bisa lagi mengikuti cara-cara lama. Namun di sisi lain Freeport Indonesia juga telah banyak berubah, terutama sejak semakin banyak pimpinan dan SDM puncaknya berasal dari Indonesia. Tiga perempuan Indonesia itu: Siti Nurbaya (Menteri LHK), Rini Soemarno (Menteri BUMN) dan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan pun mengajarkan CEO Amerika untuk patuh terhadap UU yang berlaku di sini. Mereka meminta PT FI menjalankan janji-janji yang belum dieksekusi setelah deal dengan presiden-presiden di masa lalu. Janji-janji itu diantaranya: divestasi saham dan membangun smelter, lalu beralih dari rejim kontrak karya (Kebijakan tahun 1971) ke rejim IUP menurut UU Minerba No. 4/2009. Jadi induk Freeport yang berkedudukan di New York dipaksa mengubah mindset. Semudah itukah? *Jaringan CEO Astra* Sekarang kerumitan yang kedua. Kendati dipaksa patuh hukum yang berlaku, CEO dan Vice Chairman Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard Adkerson, dan team-nya masih terbiasa dengan gaya pendahulunya Bob Moffet. Bob dikenal enteng menghadap presiden-presiden terdahulu. Karena dealnya dengan presiden, maka bisa ditebak akibatnya. Ada cerita yang tak diketahui publik, tentang bagaimana Srikandi Indonesia menghadapi Richard Adkerson untuk mengubah mindset-nya. Kalau cerita bagaimana Sri Mulyani menghadapinya, sebagian sudah beredar. Lain kali saya jelaskan. Tapi saya ingin menjelaskan dulu peran Rini yang memang sangat low profile. Rini memang sempat mendengar sassus bahwa PT FI bisa diambil tanpa bayar pada tahun 2021. Tetapi sebagai mantan CEO Astra Internasional ia tahu persis semua itu omong kosong. Itu sama Ibaratnya dijanjikan akan mendapatkan iPhone ber-casing emas. Alih-alih Iphone, yang yang tertinggal bisa jadi cuma casingnya saja. Teknologinya pasti dibawa pulang asing. Belum lagi tuntutan-tuntutan hukumnya. Kalau dibawa ke Mahkamah Agung RI, mungkin kita bisa menangkan. Masalahnya, kasus ini akan dibawa ke ranah arbitrase internasional. Kemungkinan menangnya di bawah 40%. Jadi satu-satunya jalan adalah negosiasi secara rasional agar kita jangan sampai mendapat casing emasnya saja. Begitulah mengurus korporasi. Ini bukan game gagah-gagahan asal ngomong, melainkan sebuah game logic dan harus penuh perhitungan. *Bagaimana Rini Mengatasinya?* Saya kenal Rini sejak tahun 1999 saat ia kembali ke PT Astra Internasional sebagai CEO. Ia ditugasi mengatasi kerugian sebesar Rp7,3 T yang membuat Astra nyaris bangkrut, Ia pun melakukan restrukturisasi besar-besaran. Begitu prosesnya selesai, saya diminta memberi penjelasan kepada para investor strategisnya sekaligus meluncurkan logo barunya. Duduk di sisi kiri saya adalah Kasospol TNI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan di sebelah kanan saya, Dr. Sri Mulyani. Saat itu Sri adalah pengamat ekonomi. Seingat saya investor gelisah karena harga saham Astra terus anjlok ke sekitar Rp200. Tetapi Rini dan saya menenangkan. Juga SBY dan SMI. Ia meyakinkan bahwa memegang saham Astra harus long term. Kelak rekomendasi itu tepat adanya. Pada tahun 2010, harga saham Astra Internasional berhasil tembus Rp40.550. Lantas apa hububgannya dgn Freeport? Begini, ternyata salah satu investor Astra itu, Capital Research & Management Co hari ini adalah salah satu pemegang saham penting dari Freeport McMoran, di samping Vanguard dan Icahn. Rini tidak menyia-nyiakan info itu. Apalagi para eksekutif Capital sudah lama mengenal reputasinya. Ia segera mengontak Capital dan berangkat ke New York. Dari portofolionya sebesar USD 100 Miliar, mereka ternyata menguasai portofolio dalam bidang tambang yang cukup besar, sekitar USD 40 B. Bisa dibayangkan betapa takluknya para CEO perusahaan tambang pada invdstor besar ini. Singkat cerita Capital pun bekerja dan berhasil menjelaskan kepada publik bahwa Indonesia telah berubah. Indonesia juga mendapatkan rating bagus dari Moody’s and Fitch Group. Di lain pihak Capital sudah lama mendalami siapa-siapa saja CEO yang menjadi pembuat kebijakan di Indonesia sehingga mereka punya harapan positif. Bahkan mereka ikut membeli Global Bond Indonesia. Selanjutnya apa yang terjadi dengan Adkerson saya tidak tahu persis. Saya mendengar Richard Adkerson menjadi lebih kooperatif. Jalan terbuka. Saat Indonesia berminat membeli tambahan saham PT FI sebesar 42% (karena sebelumnya sudah menguasai 9%), Richard Adkerson membuka pembicaraan: “Kalian ingin ambil dari yang mana? Dari bagian FCX yang 51%?” Semua anggota team negosiasi terperangah. Diantaranya ada Kepala BKF, Prof. Suahasil Nasara. “Freeport yang kami tahu punya saham 91%, ternyata mengaku hanya menguasai 51% saja. Jadi kalau Indonesia mengambil 42% mereka akan tinggal 10%,” ujarnya kepada saya. Mengapa begitu? Adkerson baru membuka cerita, ternyata, atas seijin Presiden yang dulu dan Menteri Pertambangan pada tahun 1993, mereka diijinkan mengandeng Rio Tinto dalam bentuk Participating Interest (PI) untuk menikmati 40% keuntungan Freeport sebelum dibagi kepada pihak Indonesia. Freeport beralasan perlu menggandeng Rio Tinto untuk mendapatkan Capex (Capital Expenditure) dan Opex (Operating Expenditure) dalam mengoperasikan tambang itu. Rombongan pun kembali ke tanah air, memeriksa keberadaan surat yang dimaksud Richard. Surprisingly, tak banyak yang mengetahui dokumen itu. Benar-benar tersembunyi. Setelah ditemukan, mereka harus putar otak lagi. Cari strategi lagi karena persoalan tambah rumit. Tetapi menurut teman-teman di Kementerian BUMN, terjadi “Mestakung” (semesta mendukung – meminjam istilah pakar Fisika, Yohanes Surya). Rini memutuskan untuk berangkat lagi menemui CEO Rio Tinto. Mestakungnya, ternyata Rio Tinto justru sedang berkeinginan menjual haknya. Tinto ingin beralih ke tambang lain. Artinya ia bersedia mengalihkan haknya ke Indonesia. Hanya saja Indonesia membutuhkan saham, bukan PI. Indonesia ingin belajar mengelola, memimpin dan berbisnis yang lebih besar. Bukan cuma mencicipi buahnya saja. Sempat mengganjal sebentar. Tetapi sikap investor sudah positip mendukung Indonesia. Freeport akhirnya mengalihkan hak Rio Tinto itu menjadi saham. Begitulah cerita-cerita di balik layar. Yang jelas ini benar-benar rumit. Saya belum menceritakan kehebatan laim srikandi-srikandi itu. Insha Allah ke depan saya akan ceritakan ztrategic brifnya. Ceritanya masih banyak, tapi saya berhenti dulu di sini. Selamat untuk Srikandi-Srikandi Indonesia yang telah membuat kita lebih dihargai di dunia internasional. Selamat berlibur.

Peristiwa Penembakan Nduga Perspektif Ketahanan Nasional

 Peristiwa Penembakan Nduga dalam Perspektif Ketahanan Nasional Penulis: Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Gubernur Lemhannas - 21 December 2018, 00:30 WIB TULISAN ini mencoba melihat peristiwa penembakan di Nduga, Papua, dalam perspektif ketahanan nasional. Ketahanan nasional bukan merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri, melainkan merupakan kumulasi dari hasil ketahanan yang terdapat pada elemen ‘gatra’ yang ada pada masyarakat dan mencakup gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional akan baik apabila ketahanan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan baik. Ilmu untuk menjadikan ketahanan nasional baik tidak berada pada disiplin ilmu ketahanan nasional. Namun, ada pada bidang disiplin ilmu ideologi yang merupakan bagian dari disiplin ilmu politik dan sosial budaya, bidang disiplin ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial budaya. Disiplin ilmu yang membentuk disiplin ilmu pertahanan dan keamanan. Secara praktis ketahanan diartikan sebagai kemampuan sebuah entitas untuk kembali kepada bentuk aslinya bila mendapat tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman. Ketahanan nasional (dan di daerah) dikatakan baik apabila ketahanan pada lima gatra dapat menciptakan keadaan yang mendukung kelangsungan pembangunan dalam kerangka pembangunan masyarakat Pancasila. Penegakan hukum Untuk menyesuaikan dengan ruang yang tersedia, tulisan ini terbatas untuk membahas gatra yang paling signifikan dalam membahas peristiwa penembakan yang terjadi di Nduga, Papua. Gatra yang dipertimbangkan paling signifikan ialah gatra pertahanan keamanan, aspek penegakan hukum dan pembangunan yang masuk dalam gatra sosial budaya. Aspek yang pertama dan utama signifikan dalam me­respons peristiwa penembak­an di Nduga, Papua, ialah terjadinya pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018. Kejadian tersebut menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Oleh karenanya, tindakan pertama ialah melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku guna mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses pengadilan. Dari proses penyidikan akan didapatkan motif dan latar belakang tindakannya. Mulai dari pembunuhan yang direncanakan hingga kemungkinan adanya motif pemberontakan. Proses hukum harus dilaksanakan hingga majelis hakim sampai kepada keputusannya untuk menjatuhkan hukuman. Proses ini pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum karena pembunuhan yang direncanakan dengan bersenjata hingga rencana pemberontakan semua terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, sebelum dapat mengajukan ke depan pengadilan, para pelaku pembunuhan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) harus ditangkap. Karena KKSB memiliki senjata yang diperkirakan cukup banyak dengan kemampuan mobilitas mereka di medan Papua, operasi pengejaran dan penangkapan perlu dilakukan melalui operasi militer. Polri memiliki kemampuan untuk mengejar dan menangkap KKSB melalui sa­tuan paramiliter seperti Brigade Mobil. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan pengejaran dan menangkap pelaku pembunuh­an KKSB. Untuk TNI, operasi ini ialah operasi militer selain perang dalam bentuk operasi perbantuan kepada pemerintah sipil di masa damai berdasarkan keputusan politik Presiden. Operasi yang dilakukan TNI bukan sebagai penegak hukum, melainkan membantu Polri dalam melakukan operasi militer pengejaran terhadap KKSB. TNI tidak melakukan operasi penegakan hukum karena TNI tidak punya kewenangan sebagai penegak hukum. Untuk melaksanakan operasi militer selain perang dalam perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai kiranya beberapa piranti lunak perlu disusun. Yang terpenting ialah prosedur dan mekanika pengerahan TNI dalam tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai. Bagaimana pengorganisasian, pembagian kewenangan, serta rantai komando apabila TNI dan Polri terlibat dalam sebuah operasi gabungan. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pada tingkat pelaksanaan dan memberi alur yang jelas tentang akuntabilitas. Pemberian nama teror atas pemberontakan bagi KKSB tidak serta-merta otomatis memberi alasan untuk pengerahan TNI. Pengerahan TNI ditentukan keputusan politik sesuai dengan ketentuan UU TNI. Pengerahan TNI juga tidak serta-merta menjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan yang dapat membebaskan TNI dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ialah memiliki aturan pelibatan yang jelas tentang bagaimana menangani kombatan dari pihak bersenjata yang dihadapi dengan nonkombatan dari rakyat biasa. TNI juga bertindak mematuhi semua ketentuan yang berlaku bagi tentara profesional, baik dari segi hukum internasional maupun konstitusi secara nasional. Mengefektifkan pembangunan Aspek lain yang perlu mendapat perhatian ialah bagaimana untuk mengefektifkan pembangunan bagi rakyat Papua. Fokus perhatian di sini ialah bagaimana anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat diserap secara efektif oleh program-program kepala daerah dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua. Pertama ialah bagaimana pemerintah melaksanakan pengawasan anggaran terhadap kepala daerah masing-masing. Belum lepas dari ingatan kita bagaimana kucuran anggaran kepada Provinsi Timor Timur tidak mampu menjadikan rakyat Timor Timur merasa sebagai bagian dari NKRI, yang pada akhirnya melalui jajak pendapat mengakibatkan lepasnya Provinsi Timor Timur dan berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Mengucurkan pemberian dalam bentuk pembangunan yang berlimpah tidak senantiasa berarti kita telah memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Kita perlu memahami apa sebenarnya ekspektasi mereka dan kekecewaan mereka melalui dialog yang terbuka. Pembangunan yang dimaksudkan berujung pada peningkatan kesejahteraan saja belum cukup. Kita perlu memahami apa yang tersirat di balik harapan mereka. Namun, sebaliknya kita juga mempunyai ekspektasi terhadap mereka tentang kepatuhan terhadap konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Papua memang tidak dibedakan dalam hal upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh ka­renanya, diharapkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di Papua pertama diawali pemerintah daerah di Papua sendiri. Juga terbuka bagi pengawasan fungsional lembaga pemerintah yang berlaku secara umum. Seperti BPKP, BPK dan KPK tanpa dikaitkan dengan tekanan politik yang bersifat defensif. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan efektivitas upaya fungsional dari saudara-saudara kita di tingkat pemerintah daerah, untuk menjamin suksesnya pembangunan, dan mempercepat efektivitas fasilitas otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Pendekatan represif saja tanpa memberi ruang untuk menyampaikan harapan mereka dalam sebuah dialog akan dapat menimbulkan reaksi yang keras. Namun, pendekatan kesejahteraan tanpa keha­diran negara untuk mengawal konsensus dasar bangsa yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI, dan makna seloka Bhinneka Tunggal Ika akan mudah disalahgunakaan karena memang posisi unik Papua dalam proses penyatuan menjadi bagian dari NKRI, dan masih hidupnya aspirasi yang belum menerima fakta itu, serta bermimpi tentang kemerdekaan Papua. Dapat dikatakan proses nation building sebagai bagian dari NKRI bagi Papua memang berjalan di belakang daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, memerlukan perhatian khusus. Penanganan masalah Pa­pua tidak terlepas dari proses demokratisasi di Indonesia serta implikasinya bagi implementasi otonomi khusus bagi provinsi Papua. Indeks demokrasi Papua tidak menunjukkan peningkatan sepanjang 2009-2017. Skor untuk aspek hak politik dan lembaga demokrasi masih timpang dengan aspek kebebasan sipil (sumber: Tirto.id), dalam hal keamanan tidak ditindaklanjuti dengan mendalami masalah untuk mendapatkan akar penyebab. Hal yang paling menonjol ialah terlalu mudahnya kasus keamanan mengerucut pada pelibatan satuan TNI yang mengandung kelemahan dasar hukum pengerahan serta profesionalisme yang didasarkan kepada adanya peranti lunak tentang aturan pelibatan yang tegas. Sebelumnya pada 2018 saja sudah 7 kasus kekerasan bersenjata dengan rincian 1 kasus terjadi di Mimika, 1 kasus di Puncak, 2 kasus di Puncak Jaya, dan 3 kasus di Nduga (sumber: Tirto.id). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa memang daerah Nduga termasuk daerah rawan terjadinya gangguan kekerasan bersenjata dari kelompok kriminial separatis bersenjata (KKSB). Perlu mendapat perhatian di sini, tentang proteksi keamanan bagi para pekerja sipil dalam proyek pembangunan di daerah rawan. Alternatif lain ialah dengan keputusan Presiden mengerahkan TNI untuk melaksanakan proyek pembangunan di daerah rawan seperti Nduga. Kegiatan ini sekali lagi merupakan bentuk kegiatan operasi militer selain perang dalam perbantuan kepada pemerintah sipil di masa damai, seperti civic mission di masa lalu. Iklim yang kondusif Oleh karena itu, kebijakan dari pemerintah pusat perlu lebih diartikulasi bagi kepentingan rakyat Papua dan terukur. Sebagaimana disebut dalam uraian di atas, perlunya keseimbangan antara pembangunan dan pengawasan. Karena itu, kebijakan terhadap rakyat Papua perlu disesuaikan melalui koordinasi dan musyawarah dengan para pemangku kepentingan sehingga dicapai kebijakan nasional yang mencakup seluruh fungsi pemerintahan melalui satu whole of government approach. Diharapkan, melalui tindak­an tegas penegakan hukum, dapat dipulihkan kembali tingkat ketahanan keamanan dan melalui pendekatan yang lebih terpadu dapat ditingkatkan ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Bila kondisi ketahanan gatra sosial budaya, ekonomi, dan keamanan dapat ditingkatkan, hal tersebut dapat membangun iklim yang kondusif bagi pembangunan indeks gatra lainnya. Khususnya, gatra ideologi sebagai perekat NKRI. Apabila kita mampu meningkatkan keta­hanan pada tiap gatra yang ada dalam masyarakat, dapat kita katakan bahwa kondisi ketahanan nasional di daerah Papua dalam kondisi baik. Dengan becermin pada pengalaman peristiwa gangguan kekerasan bersenjata yang dilakukan KKSB selama 2018, langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti tersebut di atas menjadi pertimbangan bagi perbaikan indeks keta­hanan nasional untuk Provinsi Papua pada 2019. .

GEO POLITIK OPM

MEMBACA AKSI OPM DARI SISI TAKTIS DAN GEOPOLITIK, silahkan klik link ke blog  Pray http://ramalanintelijen.net/membaca-aksi-opm-dari-sisi-taktis-dan-geopolitik/