Antara Netralitas dan Kepentingan Nasional Indonesia di Laut China Selatan

Antara Netralitas dan Kepentingan Nasional Indonesia di Laut China Selatan Oleh: Dr. A.Yani Antariksa, 1. Latar Belakang Secara geopolitik dan geoekonomi, Asia Pasifik merupakan kawasan yang strategis bagi Indonesia. Sejak dahulu Indonesia berkepentingan agar kawasan ini tumbuh dinamis secara ekonomis serta mendapat dukungan dari stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasional . Salah satu isu penting yang secara dinamis tumbuh bersama dengan kemajuan kawasan Asia-Pasifik adalah isu keamanan LCS. Kondisi riil saat ini menujukkan bahwa Kawasan Laut China Selatan (LCS) menjadi semakin penting, baik dari sisi letak geografis, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Secara geografis LCS sangat strategis bagi jalur perdagangan atau Sea Lane of Trade (SLOT) dan Jalur komunikasi internasional atau Sea Lane of Communication (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik . Secara ekonomis, LCS mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak bumi, gas alam dan perikanan. Secara politis, LCS menjadi penting dalam konteks politik domestik, yakni kepentingan kedaulatan (perbatasan masing-masing negara), dan stabilitas politik regional negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), di satu sisi berpotensi memunculkan konflik, tetapi sekaligus juga membuka peluang Kerja sama. Namun harus disadari bahwa dari segi politik, perairan LCS juga menjadi penting bagi negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Jepang. Dan tentu kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagai negara-negara ASEAN. Tantangan tersebut dapat berupa ancaman tradisional dan non tradisional, yakni Transnasional Organized Crimes (TOC), radikalisme dan terrorisme yang disponsori oleh aktor negara dan bukan negara, pursue nuclear technologies proliferate weapons, support illicit and criminal behaviors, drugs trafficking, trafficking in persons, dan piracy. Selain itu krisis kemanusiaan (Humanitarian crises) seperti pandemi kekeringan, bencana alam tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, typhoons dan cyclones, serta sengketa batas teritorial, menjadi ancaman lain yang akan dihadapi oleh negaran-negara ASEAN , dimana ketegangannya semakin meningkat. Perkembangan penting lainnya adalah kebangkitan regionalisme, terutama pasca penandatanganan piagam ASEAN (ASEAN Charter) serta pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang berlaku pada tahun 2015. ASEAN sebagai salah satu organisasi regional yang semakin relevan di kawasan maupun di dunia. Pada tahun 2011, Indonesia sebagai Ketua ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan upaya agar ASEAN tetap menjadi kekuatan pendorong bagi anggota-anggotanya. Hampir semua negara ASEAN, khususnya Brunei Darusalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Philipina, Vietnam, Singapura terletak di tepi LCS, yang secara geografis berdekatan dengan Republik Rakyat China (RRC) dan Republik China (RC/terkenal dengan nama Taiwan) . Dari delapan negara anggota ASEAN di atas, beberapa di antaranya terlibat dalam konflik di LCS dengan RRC, yaitu Brunei Darusalam, Kamboja, Malaysia, Philipina, dan Vietnam. Banyak pembicaraan diplomatik telah dilakukan di antara kelima negara ASEAN tersebut dengan RRC, termasuk kerjasama Angkatan Bersenjata diberbagai level. Kerjasama tersebut untuk meredakan konflik perbatasan termasuk di LCS. Karena kebijakan satu China, maka Chinalah yang kemudian menanda tangani Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea, sedangkan Taiwan, tidak dilibatkan dalam DOC. Prakarsa indonesia selama ini cukup baik dan effektif dipercaya ASEAN maupun China dalam penyelesaian sengketa di LCS. Namun demikian perkembangan situasi adanya klaim China yang merambah ZEEI menjadikan kepentingan nasional Indonesia di ZEE terganggu. Pokok permasalahannya adalah bagaimana mengatasi dilema antara netralitas dan kepentingan nasional Indonesia di laut China Selatan (LCS).Inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan kali ini. 2. Pembahasan Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik LCS. Namun tidak berarti bahwa Indonesia tidak berkepentingan terhadap kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kepentingan yang dipertaruhkan, pernyataan RRC mengenai klaim teritorial dengan garis putus-putus terkenal dengan sebutan "nine-dotted line” yang menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna, akan menjadi persoalan yang serius pada masa mendatang dan harus diwaspadai. " Dilihat dari segi hukum internasional, peta LCS yang dibuat oleh China tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Namun, Indonesia tidak membicarakan hal ini secara publik jangan sampai mencoreng citra netral Indonesia dalam sengketa. Selanjutnya Pemerintah China pada bulan Maret 2010 juga menyatakan bahwa LCS merupakan "China's core national interest" yang memiliki posisi penting yang sama dengan Taiwan, Tibet, dan Yellow Sea . Namun demikian setelah diprotes Indonesia China telah mengeluarkan peta baru yang tidak memasukkan ZEEI kedalam wilayahnya (teritorinya). Kondisi di atas diperuncing pula oleh sikap Amerika Serikat (AS), yang pada saat pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) bulan Juli 2010 lalu menyatakan bahwa AS memiliki 3 (tiga) kepentingan nasional terkait dengan LCS, yaitu: "freedom of navigation, respect for international law in the South China Sea, dan oppose to the use or threat of force by any claimant". Bahkan, terkait dengan Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC), AS juga memfasilitasi bagi proses penyelesaian secara menyeluruh atas pembahasan DOC, yang mana hal ini ditentang dengan sangat keras oleh China. Jepang sebagai negara industri besar pada milenium ketiga akan membutuhkan energi yang sangat banyak sehingga dengan demikian sangatlah mungkin negara ini akan menggunakan kekuatannya untuk mengamankan jalur SLOC dan SLOT. Jepang menganggap memiliki kewenangan untuk mengamankan kapal-kapalnya sampai 1000 NM ke wilayah LCS yang berarti memasuki wilayah perairan Indonesia dan perbatasan negara-negara ASEAN di Laut Natuna. 3. Misi Diplomatik Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan . Kerja sama internasional merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dilaksanakan antara negara-negara yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai tujuan nasional dan mengacu pada hukum internasional sesuai Piagam PBB . Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat, termasuk di dalamnya misi diplomatik Indonesia dalam penyelesaian sengketa di LCS. Indonesia senantiasa memandang penting kerja sama ASEAN dan kerja sama negara-negara LCS, baik untuk mencapai kepentingan nasional, regional, maupun Internasional. Kerja sama Indonesia mempunyai tujuan eksternal, yakni untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai. Diplomasi Indonesia di kawasan tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara internal Indonesia juga tidak dapat mengabaikan faktor kepentingan nasional Indonesia, melalui cara pandang atau wawasan yang beorientasi nasional (wawasan nasional), yang mengarahkan bagaimana mengatasi persoalan hubungan kerja sama Angkatan bersenjata dan menciptakan stabilitas Negara-negara LCS, yang akhirnya juga menguatkan ketahanan nasional Indonesia Indonesia memandang dirinya sebagai pihak yang netral dan mediator sengketa potensial di Laut China Selatan . Tetapi dengan kepentingan nasionalnya dan realitas geopolitik yang sekarang berlangsung, pertanyaan yang muncul adalah persepsi ini apa masih dapat dipertahankan. Sebagai negara non klaiman (penuntut), Indonesia yakin sangat cocok untuk memainkan peran mediator dalam perselisihan. Ini dimulai pada 1990 ketika Jakarta memprakarsai serangkaian lokakarya informal “inisiatif keamanan (Secury inisiatif) mengorganisasikan penyelenggaraan International Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea”, antara pihak yang berkepentingan dari LCS untuk mendorong kerja sama pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan saling percaya dan pengertian, serta menurunkan potensi konflik, serta pembentukan Declaration of code of Conduct yang dibahas di forum ASEAN+China . DOC dapat dipakai sebagai pedoman dalam kerja sama Angkatan bersenjata negara negara di LCS. Pada kenyataannya Negara-negara yang terlibat konflik semenjak ditandatanganinya TAC maupun DOC, tidak mentaatinya. Fakta China membangun pangkalan kapal ikan, mengerahkan Destroyernya ke LCS dan mengubah imbangan kekuatan, sementara negara-negara lainnya memperkuat kekuatan militernya di daerah konflik LCS, membangun pangkalan pangkalan. Memanasnya konfrontasi antara China dan dua negara pengklaim di Laut China Selatan (LCS), Vietnam dan Filipina, beberapa waktu lalu makin memprihatinkan, terutama setelah kapal patroli maritim sipil terbesar milik China, Haixun 31, berlabuh di Singapura. Berbagai sikap agresif ditunjukkan China. Misalnya perampasan, penyitaan ikan tangkapan dan perlengkapan milik nelayan Vietnam oleh kapal milik China di dekat Kepulauan Paracel, serta insiden perusakan kapal survei dan eksplorasi minyak perusahaan Vietnam, Binh Minh 2, pada pertengahan Juni 2011. Sebelumnya juga ada penembakan kapal nelayan Filipina oleh kapal perang China pada Februari–Mei 2011, intimidasi terhadap kapal eksplorasi minyak Filipina MV Veritas Voyager, pembangunan pos-pos, serta penempatan pelampung di sekitar LCS . Meski China membantah tuduhan itu, agresivitas China sulit dibantah saat pemerintahnya akan memperkuat armada perang angkatan lautnya. Diproyeksikan hingga 2015, China akan menggelar sedikitnya 350 kapal patroli maritim dan 16 pesawat tempur. Sementara hingga 2020 jumlah kapal perang yang akan dikerahkan meningkat menjadi 520 unit. Pembangunan pangkalan dan pengerahan kekuatan tersebut memicu perlombaan senjata, ketegangan, dan destabilitas, yang bisa membahayakan keamanan negara-negara LCS. Pembangunan militer dan Angkatan Laut, khususnya di kawasan Asia Pasifik juga sangat signifikan. Singapura melengkapi armadanya dengan fregat multi misi kelas Lafayette (Perancis) dan Victory Class (Inggris). Malaysia akan menambah fregat Meko kelas Kedah hingga mencapai 20 buah dan kapal selam jenis Scorpene. Philipina mendapatkan bantuan dana dari AS sebesar 11 miliar peso ($ 252 juta) untuk meng-upgrade angkatan laut negara itu. AS memberikan Filipina $ 15 juta bantuan militer dalam tahun fiskal 2011, menurut data resmi AS. Filipina telah mengerahkan angkatan laut andalannya, yakni Humabon Rajah, ke wilayah perairan yang disengketakan, kata menteri luar negeri. Humabon Rajah adalah salah satu kapal perang tertua di dunia yang dipakai selama Perang Dunia II. Kerjasama angkatan bersenjata belum mampu membangun CBM agar lebih optimal. Gagasan regionalisme dan security inisiatif sangat penting dikembangkan agar kerjasama angkatan bersenjata negara negara LCS dapat berjalan lebih baik, menuju aman dan damai. Dari uraian diatas kenetralan Indonesia setelah dilaksanakan lebih dari 20 tahun, bagaimanapun, persepsi diri ini kemungkinan semakin tidak bisa dipertahankan karena beberapa alasan antara lain: Pertama, pandangan Indonesia dengan sikap hati hati atas perkembangan kekuatan maritim China, didukung oleh kemampuan angkatan lautnya yang modern, serta unit paramiliter lautnya. Jakarta sudah menanggung beban sikap agresif ini saat kapal patroli yang diancam dengan senjata oleh kapal laut China pada Juni 2010 setelah menangkap kapal pukat penangkap ikan ilegal milik China di perairan Natuna. Kedua, menjadi semakin sulit bagi Jakarta untuk mengerti, apalagi berempati, pada sudut pandang Beijing berdasarkan yurisdiksi "sejarah" yang tidak didukung oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Inilah sebabnya mengapa pada bulan Juli 2010, satu bulan setelah insiden Natuna, Indonesia mengirim nota diplomatik untuk PBB, mengutuk klaim China "tidak ada penjelasan mengenai dasar hukum" dan dengan demikian, "sama saja dengan menciderai UNCLOS 1982". Ketiga, Indonesia berbeda dengan China pada proses penyusunan Code of Condact (CoC) pada LCS. China menuntut untuk terlibat dalam seluruh proses, sebaiknya ASEAN harus telah pada persamaan persepsi terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi dengan Beijing. Keempat, tidak seperti China, Indonesia tidak menentang partisipasi dari kekuatan eksternal, seperti Amerika Serikat, untuk membahas masalah tersebut di forum regional. Jakarta memandang keterlibatan tersebut sebagaimana diperlukan untuk menjaga "keseimbangan dinamis", yaitu untuk mencegah satu kekuatan (China) menjadi terlalu dominan. Kelima, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara nonklaiman, namun Jakarta diam-diam harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di Natuna, beberapa di antaranya mungkin bertentangan dengan keinginan China. 4. Pertaruhan Kepentingan Nasional di LCS Berbicara kepentingan nasional adalah mengerti hakikat kepentingan nasional Indonesia yaitu kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan. Makna kepentingan nasional Indonesia adalah terwujudnya cita-cita dan tercapainya tujuan nasional, muatan kepentingan nasional Indonesia meliputi kepentingan vital, kepentingan major/secondary dan kepentingan periphere. Dari pemahaman kepentingan nasional tersebut dijabarkan kedalam kepentingan nasional Indonesia di LCS yaitu: a. Kepentingan nasional di Laut China Selatan yang bersifat vital adalah perlindungan terhadap pemanfaatan laut berdasarkan perikeadilan. b. Kepentingan nasional di Laut China Selatan yang bersifat major/secondary adalah pemanfaatan laut untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan perikehidupan kebangsaan yang cerdas. c. Kepentingan nasional di laut China Selatan yang bersifat periphere adalah ikut serta memelihara stabilitas keamanan regional Asean/Asia Tenggara yang bersifat periphere adalah ikut serta memelihara stabilitas keamanan regional Asean/Asia Tenggara. Meskipun Perjanjian Kemitraan Strategis bilateral telah dibuat antara Indonesia dan China pada tahun 2005, Jakarta agak cemas atas kegigihan ambisi Beijing. Hal yang menjadi Pusat keprihatinan adalah kepentingan China di Laut Natuna, yang memiliki salah satu bidang terbesar di dunia gas yaitu Natuna Blok Timur, juga dikenal sebagai Blok D-Alpha, berisi 46 Triliun kaki kubik (TCF) gas alam. Walaupun Beijing telah secara resmi meyakinkan Jakarta, sehubungan dengan "Pendekatan Sejarah" klaim tumpang tindih wilayah tersebut. Namun, Indonesia tampaknya bertekad untuk menunjukkan kepemilikan yang sah atasnya. Pada bulan Desember 2010, perusahaan minyak nasional, Pertamina, bermitra dengan ExxonMobil, Total, dan Petronas Malaysia, untuk mengeksplorasi Blok Natuna Timur dengan produksi pertama diperkirakan mulai dengan 2021. Namun dengan tuntutan domestik, keamanan energi Indonesia juga bergantung pada wilayah di luar ZEE nya. Misalnya, pada Januari 2002, Pertamina setuju dengan Petro Vietnam dan Petronas untuk bersama-sama mengeksplorasi Blok 10 dan 11 di Nam Con Son basin, bagian yang terletak dalam klaim China. Pada bulan Maret 2001, juga berjanji untuk mengeksplorasi Blok 17 dan blok lepas pantai lain di dekat Vietnam. Hal ini akan sulit bekerja sama secara baik- baik dengan perusahaan minyak Beijing, CNOOC, yang baru mendapat tender daerah gas untuk pembangunan bersama - berdasarkan klaim yurisdiksi China. Selain energi, Jakarta juga memiliki saham di keamanan jalur komunikasi laut (SLOC), dimana sebagian besar perdagangan transit lewat LCS. Sebagai contoh, empat terbesar perekonomian Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, China dan Taiwan) secara kolektif mencapai sekitar 34% dan 45% dari ekspor non-minyak dan gas Indonesia dan impor, masing-masing. Selanjutnya, Laut Natuna adalah fishing ground kaya yang sangat memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal. Singkatnya seperti diuraikan dalam latar belakang Kawasan Laut China Selatan (LCS) menjadi semakin penting, bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia di Laut china Selatan baik dari sisi letak geografis, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. 4. PENUTUP Dari uraian diatas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: Meskipun Indonesia memiliki kepentingan nasional yang berbeda, Jakarta sangat menyadari bahwa akan lebih banyak kehilangan jika putus hubungan dengan Beijing. China telah berjanji memberikan kredit investasi senilai US $ 19 miliar dan US $ 9 miliar pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam pertahanan, China dan Indonesia telah menjalin kerja sama, antara lain, pada pengembangan bersama rudal angkatan laut dan produksinya. Baru-baru ini, Beijing menawarkan untuk membangun sistem pengawasan pesisir di Indonesia senilai US $ 158 juta untuk melengkapi sistem yang telah disediakan oleh AS, yang nilainya hanya US $ 57 juta. Selain itu, kedua negara sepakat untuk mendirikan Indonesia-China Centre for Ocean and Climate (ICCOC) untuk penelitian oseanografi dan cuaca, dengan Kepulauan Natuna sebagai salah satu lokasi tersebut. Kerja sama ini, bagaimanapun, tidak eksklusif. Jakarta menganggap kepentingannya akan lebih baik jika Indonesia memilih menjalankan politik bebas aktif, mempertahankan kemerdekaan strategis dengan membangun strategi kemitraan dengan kekuatan ganda. Meskipun demikian, realitas geopolitik segera mungkin Jakarta untuk kembali menyelaraskannya, terutama jika situasi di LCS memburuk. Ini dapat menimbulkan pilihan sulit untuk elit Jakarta untuk ikut-ikutan baik dengan China yang agresif, atau menyeimbangkannya dengan kekuatan lain. Yang pertama akan melihat Indonesia lebih jauh dalam menengahi perselisihan, tetapi dengan trade-off mungkin dengan China menyangkal klaim historisnya atas perairan Natuna, selain menerima bantuan lebih lanjut secara bilateral. Yang terakhir akan melihat pengetatan kemitraannya Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan menyambut kehadiran India di daerah ini, sedangkan pada saat yang sama, menguatkan dirinya untuk menghadapi China. Jakarta juga bisa menjadi lebih berani untuk melakukan advokasi untuk persatuan ASEAN dalam menghadapi vis-a-vis Beijing. Namun apapun pilihan itu membuat, Jakarta juga harus memahami bahwa pertahanan terbaik mengandalkan kemampuan diri sendiri, yaitu melalui modernisasi lanjutan dari angkatan laut dan udaranya untuk meningkatkan kehadirannya dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di Natuna dan perairan sekitarnya . Oleh karena itu dapat direkomendasikan bahwa disamping tetap menjaga kenetralan Indonesia di LCS, Indonesia tetap harus menjaga kepentingan nasionalnya dengan membangun kemitraan strategis dan memberdayakan industri pertahanan strategis guna memperoleh kemampuan yang mandiri dalam menjaga kedaulatannya. SEMOGA BERGUNA BAGI PEMBACA SEKALIAN ------------------------