Selasa, 24 September 2013

PEMAHAMAN PERKIRAAN STRATEGIK NASIONAL (KIRSTRANAS) TAHUN 2014 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMAHAMAN PERKIRAAN STRATEGIK NASIONAL (KIRSTRANAS) TAHUN 2014 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BAB I PENDAHULUAN 1. Umum Sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Keinginan memiliki masa depan yang lebih baik, menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Hal ini diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari RPJMN sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan lingkungan strategik global, regional, dan nasional yang mengandung kompleksitas dan ketidakpastian serta risiko yang tinggi. Untuk mencermati dinamika dan pengaruh lingkungan strategik dengan segala kompleksitasnya tersebut, perkiraan strategik menjadi prasyarat yang dibutuhkan bagi penyusunan suatu perencanaan dan tidak bisa dipisahkan dari siklus manajemen pembangunan nasional yang merupakan bagian dari Manajemen Strategik. Dalam membuat perkiraan strategik nasional setiap negara mempunyai caranya sendiri, namun demikian tujuannya adalah sama yaitu sebagai masukan melindungi kepentingan nasional negara masing masing. Indonesia membuat Perkiraan strategik berdasarkan dinamika lingkungan strategik global regional dan nasional sesuai dengan aspek-aspek Astragatra Ipoleksosbudhankam atau diformulasikan dalam bentuk variabel lain yaitu politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sosial budaya . Pemahaman mengenai lingkungan strategik berangkat dari konsep lingkungan strategik menggunakan pemikiran W. Michael Guilliot dan Libor Frank. Konsep ini secara jelas menekankan pada sebuah analisis untuk mengantisipasi perkembangan ancaman dan persaingan antar negara, baik regional maupun internasional, terkait dengan persepsi inheren suatu negara mengenai situasi geopolitik, ancaman, dan sifat militer yang berkembang dalam periode-periode tertentu , yang kemudian hasil analisis tersebut, sepatutnya dijadikan guidance yang mempengaruhi perilaku negara dalam memaknai keamanan. Keamanan sebuah negara, dan stabilitas politik dan militer pada lingkungan strategik sebuah negara akan menjadi faktor yang menjelaskan sebab-akibat yang berdampak pada perlunya negara melakukan pengembangan postur pertahanan demi merespon ancaman dan persaingan di lingkungan strategiknya. Lingkungan strategik baik pada lingkup Global, Regional, maupun Nasional inilah yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perwujudan pembangunan nasional tersebut di atas, melalui suatu kajian atau telaahan strategik nasional yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang, dalam bentuk Telaahan Siklis dan Dinamis. Produk telaahan yang bersifat siklis berupa Perkiraan Strategik Nasional TAB+1 (Kistranas), Apresiasi Strategik Nasional TAB+1 (Apstranas), Telaah Strategik Nasional TAB+5 (Telstranas), Politik Strategik Nasional TAB+5 (Polstranas) dan Rencana Tindakan Menghadapi Kontijensi Nasional TAB+1 (Renkonnas) . Sedangkan telaahan dinamis yaitu suatu telaahan yang diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, produknya berupa perkiraan cepat, tanggapan yang memerlukan kecepatan dalam penyelesaian masalah. Dalam rangka proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 maupun penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional dalam rangka pemeliharaan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional, diperlukan informasi relevan dan mutakhir hingga akhir tahun 2014. Keseluruhan informasi tersebut perlu disiapkan melalui proses pengkajian lingkungan strategik yang cermat, mendalam dan menyeluruh melalui pembuatan dokumen Perkiraan Strategik Nasional (Kirstranas). Dokumen Kirstranas pada hakekatnya menyajikan dinamika dan kecenderungan perubahan lingkungan strategik global, regional, dan nasional, peluang dan kendala, serta isu strategik yang memerlukan atensi khusus mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan kirstranas tersebut dibuat dokumen Apstranas. Apstranas pada hakekatnya menyajikan pemutakhiran isu strategik global, regional, dan nasional yang diapresiasi melalui penyusunan prioritas sasaran, arah kebijakan, dan perkiraan risiko mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Langkah langkah dalam proses penyusunan dokumen kirstanas, mengikuti langkah langkah proses sesuai dengan pedoman perencanaan strategik, antara lain bagaimana memilih isu strategik, merangking atau mengurutkan isu strategik, membuat keputusan penentuan isu strategik yang cepat dan meperkirakan hubungan yang potensial antara isu strategik yang terpilih. Hasilnya merupakan masukan yang diperkirakan berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan pemeliharaan keamanan nasional. Sebagai contoh aplikasi perkiraan strategik untuk kurun waktu satu tahun ke depan, dinamika lingkungan strategik akan diwarnai oleh beberapa isu terkait demografi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), ekonomi global dan globalisasi, konflik masa depan (future conflict), dan peranan Amerika Serikat (AS) dalam hubungan internasional. Perkembangan di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang merupakan lingkaran konsentrik yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, akan diwarnai dengan terjadinya ketegangan di Laut China Timur (LCT), Semenanjung Korea, dan Laut China Selatan (LCS) dengan eskalasi cukup tinggi dan berpotensi menjadi konflik militer yang berimplikasi terhadap stabilitas kawasan. Demikian pula masalah-masalah kejahatan lintas negara (Transnational Organized Crimes/TOC), konflik batas wilayah negara, terorisme, separatisme, dan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masih cukup menonjol. Dinamika perkembangan situasi di kawasan menyebabkan AS akan lebih fokus ke kawasan Asia Pasifik dengan penetapan kebijakan reballancing and reengagement dalam aspek politik dan keamanan maupun ekonomi. Di kawasan lainnya, konflik di Siria dampak dari the Arab spring belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Demikian juga instabilitas yang terjadi di negara Afghanistan, Pakistan, Mali, Aljazair, Somalia, Yaman, Tunisia, dan Mesir serta koflik Israel-Palestina yang masih tetap eksis. Kondisi ekonomi global masih dibayangi krisis keuangan Eropa dan kelesuan ekonomi AS yang belum sepenuhnya pulih, namun masih ada harapan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik pada tahun 2013. Langkah-langkah terobosan untuk melepaskan diri dari krisis terus diupayakan, didukung faktor China yang masih dapat diandalkan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dunia walaupun angka pertumbuhan ekonominya turun ke posisi 7-8 persen. Kebijakan paket stimulus juga dibutuhkan untuk mencegah kebangkrutan ekonomi negara-negara yang dilanda krisis. Namun perang kurs yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat pelemahan Yen Jepang, diperkirakan dalam jangka pendek dapat mengganggu upaya-upaya pemulihan ekonomi dunia. Hal ini berdampak pula pada stagnasi ekonomi, stabilitas politik, dan alienasi dalam kehidupan sosial budaya. Situasi politik domestik pada tahun 2014 menunjukkan kecenderungan yang sangat dinamis dan bereskalasi sangat cepat. Kegiatan politik telah dimulai tahun 2013, melalui penetapan sepuluh partai politik (parpol) peserta pemilu 9 April 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di 152 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan pemilu legislatif, dan puncaknya pemilu Presiden. Iklim kontestasi pemilu 2014 diprediksi lebih kompetitif dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, khususnya pemilu Presiden dengan tidak adanya incumbent sehingga persaingan menjadi lebih ketat dan sulit terutama persaingan pada partai nasionalis. Diperkirakan dinamika politik menjelang pemilu berakumulasi dengan isu-isu nasional lainnya yang bermuara terjadinya konflik. Demikian juga peran media massa menjadi kekuatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan politik, jika tidak diatur dikhawatirkan hal ini bisa mendistorsi penyelenggaraan pemilu 2014, karena bisa saja kampanye parpol dilakukan secara terselubung di media massa dengan memanfaatkan momen-momen tertentu. Contoh pemilihan isu strategik diatas merupakan isu yang akan berpengaruh dalam penulisan dokumen kirtranas. Dokumen ini merupakan salah satu rujukan yang penting bagi proses penetapan kebijakan nasional dan kebijakan sektoral. Utamanya diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi jika timbul gangguan stabilitas keamanan. Mengingat urgensinya maka Kirstranas Tahun 2014 diharapkan mampu memprediksi kecenderungan satu tahun ke depan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan rencana kerja K/LPNK. 2. Maksud dan Tujuan Maksud penulisan makalah ini untuk memberikan gambaran tentang Perkiraan Strategik Nasional (Kistrannas) dari sisi teori dan proses penyusunan dalam mendukung Pembangunan Nasional, dengan tujuan peserta mampu peserta mampu memahami perkembangan lingkungan strategik, peluang kendala dan isu strategik dalam mendukung pembangunan nasional. BAB II Pengertian Strategi, Strategik, Kirstranas danTelaahan Strategik 3. Strategi a. Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” (stratos =militer dan agein = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu cara yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Karl von Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. b. Strategi adalah cara pengerahan menyeluruh Kekuatan untuk mengendalikan situasi dan ruang guna mencapai tujuan yang digariskan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diformulasikan menjadi pengertian umum bahwa strategi adalah proses penentuan rencana yang dilakukan pemimpin puncak yang disertai penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Strategi adalah: Rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Alfred Chandler mengatakan bahwa strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut [Rumelt, Schendel, dan Teece, 1995]. Dalam kajiannya tentang strategi, Henry Mintzberg mencatat bahwa setidaknya strategi tidak sekadar memiliki dua elemen definisi, yaitu sebagai perencanaan (plan) dan pola (pattern). Lebih dalam lagi, ia mengungkap bahwa definisi strategi telah berkembang dengan tiga ‘P’ baru, yaitu posisi (position), perspektif (perspective), dan penerapan (ploy) . Kata strategi dapat digunakan dalam berbagai cara atau situasi. 1. Strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there 2. Strategy is a pattern in actions over time (Pola) 3. Strategy is position; that is; reflects decisions to offer particular products or services in particular markets. 4. Strategy is perspective, that is, vision and direction. Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review, 1996, mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik . Sedangkan Thompson dan Strikcland (2001) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Dari dunia militer strategi kemudian dalam perkembangannya digunakan dalam dunia perdagangan atau bisnis. Yang membedakan keduanya hanya pada asumsi dasar yang digunakan untuk menyusun strategi tersebut. Bila dalam dunia militer asumsinya adalah bagaimana menyelesaikan sebuah konflik, maka dalam dunia bisnis asumsi dasar yang digunakan adalah untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya strategi digunakan pada bidang lain seperti: Strategi ekonomi, strategi sosial, strategi budaya, strategi nasional, strategi besar dan sebagainya. 4. Strategik Kata strategik merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Menurut kamus Oxford edisi Learner (2003) strategik berarti menjalankan strategi dengan perencaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Mungkin akan lebih mudah bila memahami konsep strategik dari pendapat Kenichi Ohmae berpikir strategik akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada berpikir secara mekanik dan intuisi. 5. Perkiraan Strategik Nasional (Kirstranas) Perkiraan Strategik Nasional (Kirstranas) merupakan telaahan Perkiraan strategik yang memprediksi kecenderungan situasi, ketidakpastian, dan penilaian risiko terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Perkiraan kondisi kehidupan nasional dibuat untuk satu tahun berikutnya (tahun anggaran berjalan/TAB+1), dipilih yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategik yang perlu diperhatikan, berdasarkan kondisi kehidupan nasional pada akhir tahun lalu (TAB-1) dan awal tahun berjalan (TAB). 6. Telaahan Strategik Telaahan strategik merupakan telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang. Bentuk Telaahan berupa telaahan Siklis dan Dinamis. Telaahan strategik terhadap masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Telaahan Siklis menghasilkan analisis dan pertimbangan yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan proses dan keberlanjutan program pembangunan nasional. Sedangkan Telaahan Dinamis menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah yang terus berkembang mencakup area tugas berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tingkat tinggi. 7. Bentuk bentuk Telaahan Strategik a. Telaahan Siklis Adalah suatu telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang. Bentuk dokumennya antara lain: 1) Perkiraan Strategik Nasional (Kirstranas) merupakan telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada satu tahun berikutnya (tahun anggaran berjalan/TAB+1) dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu strategik yang perlu diperhatikan, disusun berdasarkan kondisi kehidupan nasional pada akhir tahun lalu (TAB-1) dan awal tahun berjalan (TAB). 2) Apresiasi Strategik Nasional (Apstranas) merupakan telahaan tentang Prioritas Sasaran, Arah Kebijakan dan Perkiraan Resiko Pembangunan pada satu tahun berikutnya termasuk antisipasi mengurangi derajat resiko disusun berdasarkan isu strategik global, regional dan nasional. 3) Telaahan Strategik Nasional (Telstranas) merupakan telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada lima tahun yang akan datang (tahun anggaran berjalan/TAB+5) berdasarkan prinsip telaahan bergulir (rolling) dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategik yang perlu diperhatikan, disusun berdasarkan kondisi kehidupan nasional pada akhir tahun lalu (TAB-1) dan awal tahun berjalan (TAB). 4) Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) merupakan telaahan tentang kondisi awal sebagai gambaran akhir dari tahun anggaran berjalan, kecenderungan lingkungan strategik lima tahun yang akan datang, peluang dan kendala, prioritas sasaran yang ingin dicapai pada akhir TAB+5, Arah Kebijakan dan Perkiraan Resiko Pembangunan pada lima tahun yang akan datang (TAB+5) termasuk antisipasi mengurangi derajat resiko disusun berdasarkan isu strategik global, regional dan nasional. 5) Rencana Kontinjensi Nasional (Renkonnas) merupakan telaahan tentang Rencana Kontinjensi menghadapi resiko pembangunan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (jumlah dan jenis Renkonnas yang disusun berdasarkan perkiraan kondisi kritis pada gatra geografi, demografi/kependudukan, sumber kekayaan alam, ideologi, politik-hukum, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang diidentifikasi sebagai kontinjensi terpilih). b. Telaahan Dinamis Suatu telaahan yang diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional (aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). 8. Makna dan Hakekat Perkiraan Strategik Nasional (Kirstranas) Hakikat kirstranas adalah perkiraan strategik terhadap dinamika dan kecenderungan perubahan lingkungan strategik global, regional, dan nasional, peluang dan kendala, serta isu strategik, sedangkan makna kirstranas adalah Dokumen yang memuat hasil analisa dan asesmen terhadap dinamika dan kecenderungan perubahan lingkungan strategik global, regional, dan nasional, peluang dan kendala, serta isu strategik yang memerlukan atensi khusus mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. (Tahun 2014). BAB III PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIK 9. Analisis dan Assesment Lingkungan Strategik Analisis Perkembangan lingkungan strategik merupakan sebuah analisis mengenai negara dan penafsiran untuk melakukan antisipasi perkembangan ancaman, secara global, regional dan nasional. Untuk itu perlu dipahami lingkungan strategi, strategi negara negara sekitarnya. Dari analisis ini akan diketahui trend, Peluang kendala dan dipilih isu strategik yang signifikan berdampak langsung terhadap terhadap pengambilan keputusan pilihan strategi dalam pembangunan nasional. Strategi secara fondamental merupakan pilihan cara yang merefleksikan kondisi negara dimasa depan atau kondisi yang sesuai dengan lingkungan strategik . Pandangan bahwa masa depan tidak dapat diramalkan kepastiannya, sementara lingkungan strategik dapat dipelajari, di analisis dan dievaluasi. Dengan analisis, trend, isu, peluang dan kendala dapat diidentifikasi dan ditentukan derajad signifikansinya.. Lingkungan strategi akan berpengaruh secara alamiah maupun rekayasa, dengan berbagai cara dalam bagi pemerintah do or not to do, agar lingkungan strategik (lingstra) sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan akan memberikan perlawanan kepada yang bereaksi atasnya. Negara yang menguasai media masa lebih mampu merekayasa lingstra.Dengan demikian lingkungan strategi dapat berpengaruh positif apabila sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan berpengaruh negatif apabila bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Strategi merupakan cara tentang bagaimana (Ways) pemimpin akan menggunakan power (instruments and resources, or means) yang memungkinkan untuk mengontrol lingkungan dan lokasi geografi untuk mencapai tujuan (Objectives/Ends) yang mendukung kepentingannya, Strategi menyediakan arah dalam penggunakan power melalui tindakan coercive atau persuasive untuk mencapai objectivenya. Dari penjelasan ini tersirat betapa pentingnya charakter atau watak pemimpin dalam mengambil keputusan strategik berdasarkan pertimbangan strategik yang ada. 10. Analisis Strategik Model Michael Guliot Sementara itu, Lingkungan strategik dapat dipahami, seperti yang dijelaskan W. Michael Guilliot , yaitu: “One construct includes four distinct, interrelated parts: the national security, domestic, military, and international environment (lihat gambar. 1). Within the strategic environment, one must consider many factors and actors. This construct is neither a template nor checklist-nor a recipe for perfection. The framework recognizes the fact that one must conceptualize in both political and military realms. Additionally, it illustrates how the strategic environment is interrelated, complementary, and contradictory. Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa lingkungan strategik sebuah negara terkait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer, terutama yang meliputi atmosfer yang terjadi di kawasan global, regional dan nasional. Lingkungan Strategik digunakan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan strategik dan ancaman yang dihasilkan yang berpengaruh kepada keamanan nasional, memprediksi ke depan hal-hal terkait dengan kecenderungan situasi, ketidakpastian, dan penilaian risiko terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. 11. Analisis Strategik Model Libor frank Dalam pendaapat lainnyaa, Libor Frank beranggapan bahwa lingkungan strategik aadalah: “Security environment is an exxternal envvironment affecting national security policy. It can be sseen as an aarea wheree national intterest are iimplementedd and wherre these faace interest of other actors within the system of internatiional relatioons and whhere those proocessess takke place subtantially innfluencing the level off national seccurity. Basically, itss nature iss influence d by the anarchic sysstem of iinternationaal relationns where any supraanational sovvereign po wer absents to deterrmine and effectivellyy enforce “rules” and sso to regulatte behavior of actors within this system.” Karena itu, llingkungan strategik akan mengggambarkan adanya potensi bentuk dan eskalasi konflik, penilaian potensi ancamaan, dan penilaian kapabilitas yang haruus dikembangkan. 12. Analisis Strategik Model Woodman DR. Stewart Woodman menulis, bahwa dalam kaitan dengan tantangan “ketidakpastian (uncertainty)”, cara para perencana pertahanan (defence planners) lazimnya mencoba memvalidasi semua kebijakan (policies) mereka yang ada, dengan sendirinya akan mengkaji ulang lingkungan strategik. Mereka akan mengidentifikasi segi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang terkait dengan prospek sekuriti bangsa serta membuat penilaian dengan cara bagaimana faktor-faktor tersebut akan dapat berkembang dalam kerangka waktu lima sampai sepuluh tahun mendatang. Perlu diperhatikan, bahwa dalam perioda dengan cukup banyak perubahan strategik, adalah penting untuk diakui, bahwa penilaian tentang lingkungan strategik dimasa yang akan datang akan jarang obyektif murni . Sehingga strategi berhubungan dengan ketidak pastian sedangkan perencanaan membuat kepastian.Strategy adalah gabungan pengenalan ketidak pastian dan bentuk sukses atau gagal. Terdapat pendapat lain bahwa strategy tidak mengenal salah benar tetapi pilihan strategi nanti yang dapat diketahui hasilnya menang atau kalah. Sedang perencanaan adalah linier/garis lurus dan menentukan, sesuatu yang dianggap pasti dan hanya ada dua alternatif sukses atau gagal . 13. Analisis SWOT Michael Porter Analisis ini dikembangkan oleh Michael Porter dari Boston Consultative group/BCG yang paling banyak digunakan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya.Pencapaian kesesuaian ini dinilai oleh ahli strategi melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dikenal sebagai analisis SWOT (strengths, weaknesses,opportunities, and threats). Penilaian ini mengarahkan organisasi untuk mengembangkan strategi dalam membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, menangkal ancaman, dan mengeskploitasi peluang. Di dalam model ini, manajer strategik akan menggunakan model SWOT untuk menguji sifat permintaan dan tekanan pihak eksternal, mengidentifikasi peluang dan kendalasumber daya, menetapkan peluang program, menemukan ancaman politik, menetapkantujuan dan prioritas organisasi, dan menilai kapasitas internal. Berdasarkan pertimbangan ini,strategi yang berupa perencanaan dan tindakan dapat dikembangkan untuk mencapai aliansikerjasama organisasi dengan lingkungannya. SWOT Merupakan akronim yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman/Kendala (Threats), yaitu: - Lingkungan internal, meliputi semua variabel (kekuatan dan kelemahan sendiri) yang ada pada/di dalam organisasi, dan tidak harus sesuatu yang ada pada kendali manajemen puncak dalam jangka pendek, - Lingkungan eksternal, meliputi semua variabel (peluang dan kendala) yang berasal dari luar organisasi, dan juga bukan sesuatu yang ada pada kendali manajemen puncak dalam jangka pendek. 11. Aplikasi Penyusunan Kirstanas Didalam perencanaan pembangunan atau perencanaan strategik mempunyai filosofis bahwa tidak ada yang ideal didunia ini, karena dunia adalah tempat bertemunya ketidak pastian (uncertainty). Sepanjang kita dapat menjamin adanya kepastian, maka sesuatu yang ideal tetap sulit kita peroleh atau temukan. Persoalannya sekarang ini adalah bagaimana kita dapat mendifinisikan sesuatu yang ideal tersebut, atau kita dapat memperkecil peluang munculnya ketidakpastian yang elemenya terdiri dari waktu, ruang dan materi. Dinamika lingkungan strategik baik global, regional maupun nasional merupakan cermin interdependensi berbagai faktor pendorong (motives and drives), antara lain demografi, SDA dan LH, iptek, ekonomi global dan globalisasi, pemerintahan nasional/internasional, konflik masa depan, dan peranan AS sebagai super power tunggal yang tengah diimbangi oleh perkembangan ekonomi China sebagai super power ekonomi baru. Unsur pemicu pada faktor demografi antara lain adalah terjadinya ledakan penduduk dunia yang tidak terkendali. Populasi penduduk dunia pada tahun mendatang diperkirakan akan mencapai 7,2 miliar dengan harapan hidup lebih lama. kombinasi masalah pertumbuhan penduduk dengan urbanisasi akan memicu terjadinya instabilitas disebabkan oleh kelangkaan lapangan kerja, kesenjangan antara kaya dan miskin, kelaparan, benturan peradaban, otoritarianisme, keseluruhannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, stabilitas politik dan keamanan. Unsur pemicu pada faktor SDA dan LH, terkait dengan faktor ini secara umum produksi pangan dapat mencukupi pertumbuhan penduduk dunia. Akibat perubahan iklim dan bencana alam. Ke depan selain masalah ketersediaan pangan dan energi, kebutuhan akan air bersih dan distribusinya dapat menjadi tantangan berat bagi pemerintahan di negara-negara Timur Tengah, Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan China Utara. Bahkan diperkirakan akan terjadi ketegangan di kawasan yang diakibatkan oleh masalah air bersih. Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) telah dimanfaatkan oleh aktor non negara untuk melakukan kegiatan terorisme, narcotrafficker sebagai bagian integral dari sembilan belas macam TOC. Pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan global, regional, dan nasional Indonesia. Unsur pemicu pada faktor globalisasi dan ekonomi global adalah pasar bebas, ekonomi terbuka, Multi National Corporation (MNC) yang ingin berperan melampaui batas-batas negara, melepaskan diri dari kontrol Pemerintah serta berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan krisis finansial dan kelangkaan energi. Keseluruhannya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, dan krisis finansial global yang berkepanjangan. Unsur pemicu faktor pemerintahan nasional dan pemerintahan internasional adalah gelombang demokratisasi, keterbukaan, HAM (to respect, to promote, to protect, and to fulfil), human security, dan mendorong penerapan clean government and good governance. Unsur pemicu faktor konflik masa depan antara lain adalah benturan peradaban (Timur-Barat), benturan penganut antaragama, benturan ideologi, perebutan SDA strategik. Risiko perang terbuka relatif kecil, namun masyarakat antarbangsa masih dihadapkan pada konflik skala rendah sampai dengan skala menegah (low level-middle level conflict) khususnya di Asia (India-Pakistan, konflik di Semenajung Korea, dan di LCS), dan konflik di Timur Tengah. Konflik internal masih dihadapi oleh bangsa-bangsa yang disebabkan oleh faktor SARA dan ekonomi. Unsur pemicu faktor peranan AS dalam percaturan masyarakat antarbangsa, AS akan tetap menjadi kekuatan utama baik ekonomi, teknologi, militer maupun pengaruh diplomatik di fora internasional dan regional. AS sebagai satu-satunya super power nyaris menguasai PBB dan mengatur hubungan antarbangsa. Kekuatan ini bukan saja menjamin posisi kuat Amerika, namun juga menjadikan AS sebagai key drivers dari sistem internasional. Diplomasi akan menjadi semakin kompleks, sehingga AS akan menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan spesifik politik luar negerinya. Ke depan AS akan melaksanakan pendekatan baru di bidang ekonomi dan kebudayaan. Perkembangan lingkungan strategik nasional pada tahun 2014 akan diwarnai oleh hajatan politik pemilihan umum. Bangsa Indonesia mengalami point of no return dalam pengertian demokratisasi harus tetap berlangsung dan diarahkan pada demokrasi substansial (bukan demokrasi prosedural) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berkelanjutan yang diarahkan pada sebelas prioritas pembangunan dan mutlak membutuhkan stabilitas keamanan. Dinamika politik akan meningkat karena pemilu 2014 akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Suatu kelaziman pemilu kerap diiringi dengan pengerahan massa dalam kampanye yang kadang sulit dikendalikan dan dapat mengarah kepada massa anarkis. Aksi-aksi yang perlu diwaspadai antara lain terorisme, konflik sosial (horizontal dan vertikal) sebagai akibat benturan kepentingan di tingkat elite yang menjalar ke tingkat akar rumput yang akhirnya berdampak pada terganggunya stabilitas nasional. Dari uraian faktor pemicu tersebut patut digarisbawahi tidak ada faktor pemicu yang dapat berdiri sendiri dan mendomisasi, melainkan saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain menciptakan suatu kecenderungan situasi yang berpengaruh pada konteks global, regional, dan nasional meliputi aspek-aspek yang akan diuraikan di bawah ini. a. Politik Hukum dan Keamanan 1) Global dan regional. Pengaruh glbal dan regional masih diwarnahi: Dominasi Negara Maju, Konflik Antar Negara dan Intra Negara, Peran PBB semakin intensif , Peperangan Simetris, TOC, Penyelundupan manusia, Pengungsi, dan Pencari suaka, Penegakan HAM, Kam NBC dan Logam , Kejahatan Lingkungan, pada tataran regional diwarnahi keamanan di Kawasan Pasifik, ketegangan di Korea. LCT, LCS, meningkatnya Peran AS dikawasan, masalah perbatasa, Afganistan, Kawasan Asia Tenggara diwarnahi Konflik Etnis , Konflik antarnegara dan Intranegara, Kejahatan Lintas Negara, Arm Race, Demokrasi Myanmar, Perwujudan Komunitas Politik ASEAN, Permasalahan Perbatasan Antar negara, TOC, Keamanan Maritim. 2) Nasional. Diwarnahi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara cenderung makin memudar. Kelompok simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) terus berupaya mengembangkan pengaruhnya dan melakukan kegiatan secara terbuka dan tertutup untuk mencapai tujuan politiknya. Kelompok ideologi kanan masih terus berupaya menanamkan pengaruhnya di masyarakat. Beberapa kelompok ideologi kanan seperti HTI, JAT, MMI, FUI, Garis, dan FPI, terus memperjuangkan penerapan Syari’at Islam dan sistem Khilafah Islamiyah melalui berbagai sarana dan kegiatan. Ideologi kapitalis/neoliberal yang menjadi mainstream negara¬-negara Barat, juga terus mengembangkan pengaruhnya di Indonesia melalui isu-isu universal seperti demokratisasi, HAM, LH, transparansi dan kebebasan termasuk memasukkan kepentingannya dalam proses legislasi. Peningkatan manuver elite dan kalangan parpol dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2014, akan banyak mempengaruhi stabilitas politik nasional sepanjang 2013. Parpol memiliki peranan sangat strategik dan penting dalam sistem pemerintahan implementasinya peran dan fungsi tersebut belum sepenuhnya, kurang memiliki pola pertanggung-jawaban yang jelas kepada publik, organisasinya kurang dikelola secara profesional dan demokratis, dan elite partai lebih cenderung mengejar kekuasaan. Berbagai realitas hukum terkait penindakan terhadap pelaku korupsi, pengedar narkotika, sampai dengan kriminal umum, menunjukkan bahwa penegakan hukum (law enforcement) belum berjalan sesuai harapan publik, diskriminatif, dan “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”.. Sengketa pertanahan, baik antarwarga setempat maupun antara warga dengan perusahaan swasta masih akan marak terjadi di sejumlah daerah pada 2013. Ada 3 penyebab maraknya konflik pertanahan di Indonesia yaitu: (1) banyak kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang cenderung memudahkan akses penggunaan tanah untuk perusahaan; (2) terindikasi adanya manipulasi penerbitan izin pengelolaan lahan; (3) konflik peninggalan masa lalu. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan atas tanah, aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa dalam jumlah besar akan terus dilakukan, termasuk melakukan perusakan dan pendudukan lahan. Komite Nasional Papua Barat (KNPB), konsolidasi kekuatan separatis Papua diperkirakan akan bermuara pada peningkatan aktivitas politik, militer, dan diplomasi yang relatif lebih terkoordinasi pada tahun 2013. Ke depan, program sayap politik KNPB akan fokus mencari dukungan politik dan pendanaan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi politik maupun celah hukum yang ada. Permasalahan nasional antara lain mencakup: Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Penataan Sistem Politik , Dinamika Kehidupan Demokrasi, Otonomi Daerah, Penegakan Hukum, Keamanan Nasional, Reformasi Birokrasi. b. Ekonomi 1) Global dan Regional a) Dinamika Ekonomi Global Globalisasi yang semakin intens membawa hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi global seperti WTO, IMF, World Bank, ADB sebagai aktor ekonomi lintas negara (transnasional) dan aktor multinasional. Kegiatan mereka mengabaikan batas-batas fisik antarnegara, mengabaikan kedaulatan negara, dengan alat pembenar adalah aturan ekonomi internasional, ekonomi liberal, dan pasar terbuka. b) Geopolitik dan Geoekonomi Strata pertumbuhan ekonomi dunia mengikuti karakteristik kawasan, di mana industrialisasi dianggap sebagai level pertumbuhan ekonomi paling maju karena melibatkan teknologi dan kapital lebih intensif dibandingkan dengan tenaga kerja. Pada tahun 2015, kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka berbasis produksi. Aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas tanpa hambatan (minimum barries). Dengan menggunakan Government Environtment Score (GES), melahirkan kelompok empat negara yang berkembang pesat dengan nama BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). GES indeks terbagi dalam 2 kelompok variabel, yakni: (1) variabel makro ekonomi terdiri dari inflasi, defisit pemerintah, pengeluaran investasi, pinjaman eksternal dan derajat keterbukaan, serta; (2) variabel mikro ekonomi meliputi pengguna telepon bergerak, pengguna internet, pengguna komputer, harapan hidup, pendidikan, aturan hukum, indeks korupsi, dan stabilitas Pemerintah. c) Pemulihan Krisis Ekonomi Global Pemulihan krisis ekonomi global dan regional masih terhambat oleh kenaikan pengangguran. International Labour Organization (ILO) melaporkan telah terjadi kenaikan angka pengangguran hingga 202 juta orang pada akhir tahun 2013 dan diprediksi akan bertambah sebanyak 3 juta penganggur pada tahun 2014. d) Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Energi Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan paradoks yang mendorong timbulnya persaingan antarnegara dalam penguasaan sumber energi di berbagai kawasan. Menghadapi hal di atas, komunitas energi global mengembangkan skenario kebijakan energi global bertumpu pada efisiensi dan diversifikasi energi. Untuk : (1) mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim; (2) meningkatkan keamanan energi dan kemandirian energi; (3) memperlambat laju penipisan. e) Ketersediaan Pangan Dunia Masalah ketersediaan pangan dunia sangatlah krusial karena terkait dengan basic human need. Ketersediaan pangan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan/keamanan pangan, dan pembangunan pertanian menjadi fokus pembangunan nasional dan global. Ketersediaan bahan pangan global diperkirakan akan terus mengalami kelangkaan sehingga harga bahan pangan pun akan terus meningkat. f) Peningkatan Peran G-20, Peran APEC, Perkembangan ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Economy Community (AEC) 2015. Bagi Indonesia, peluang integrasi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan kawasan yang lebih baik terutama pada tiga pilar, yaitu keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, untuk menyambut AEC 2015, Indonesia masih harus menghadapi tantangan pada kinerja sektor perdagangan dan dampak negatif arus modal yang lebih bebas. 2) Nasional a) Stabilitas Ekonomi Makro dan Mikro Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia relatif stabil di tengah gejolak krisis ekonomi global. Meskipun ketidakpastian ekonomi global telah menurunkan permintaan barang di pasar internasional yang berdampak pada penurunan ekspor Indonesia, selanjutnya mengakibatkan defisit neraca perdagangan Indonesia hingga bulan Nopember 2012. Kecenderungan pada tahun 2014, ekonomi makro Indonesia terus membaik, ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif besar namun belum mampu memecahkan masalah-masalah mikro secara signifikan. b) Perkembangan Iklim Investasi Faktor yang membuat Indonesia menarik bagi investor adalah stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah perekonomian global sedang mengalami kontraksi. Meskipun demikian, Indonesia masih perlu senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia, seperti: (1) daya tahan pondasi ekonomi terhadap gejolak eksternal; (2) menekan dampak fluktuasi harga-harga komoditas strategik di pasar dunia; (3) implikasi kesepakatan organisasi internasional terhadap manufaktur domestik, seperti WTO, APEC, dan AFTA yang akan menciptakan liberalisasi perdagangan semakin bebas dan tingkat persaingan usaha semakin tinggi; serta (4) memperluas reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kecenderungan pada tahun 2014, upaya untuk menarik investor luar negeri masih mengalami kendala dengan adanya tumpang tindih perizinan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tidak adanya kepastian hukum, keamanan, peraturan/perundang-undangan ketenagakerjaan. Perdagangan dan investasi Jepang pada tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan secara signifikan. c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Letak geografis yang strategik menunjukkan betapa kaya Indonesia akan SDA dengan segala rupa flora, fauna, potensi hidrografis, dan deposit SDA yang melimpah, namun eksploitasi SDA tersebut sebagai modal dasar signifikan dalam pembangunan nasional belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945. Indonesia memerlukan pengelolaan SDA yang lebih mandiri untuk kepentingan nasional, sehingga pada tahun 2014 komoditas SDA harus diproses lebih lanjut untuk memberi nilai tambah dan berkelanjutan.. d) Ketahanan Energi, ketahanan pangan, Kecenderungan pada tahun 2014, Indonesia akan menghadapi peningkatan kebutuhan energi dan produk-yang memerlukan penghematan, program diversifikasi pangan dan peningkatan program swasembada 5 bahan pokok strategik beras, jagung, kedelai, daging, dan gula. e) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Keragaman warisan budaya yang bernilai tinggi yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi kreatif. Kecenderungan pada tahun 2014, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif masih dihadapkan pada keterbatasan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar global. f) Perkembangan Bisnis Media Perkembangan bisnis media cetak dan elektronik berkembang sangat pesat seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi publik, terutama media online berbasis internet. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi baik terkait dengan perangkat digital maupun kecepatan akses internet. Kecenderungan pada tahun 2014, kekuatan jaringan media cetak dan efektivitas media elektronik mampu membentuk persepsi publik, telah menjadikan bisnis media menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia, dimanfaatkan oleh pemilik jaringan tersebut berkolaborasi dengan parpol. g) Potensi Keuangan Syariah Indonesia Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sudah selayaknya Indonesia menjadi pusat pengembangan keuangan syariah dunia. Global Islamic Financial Report 2011 menyatakan bahwa Indonesia baru menduduki peringkat keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan Industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Kecenderungan pada tahun 2014, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia akan terus berkembang pesat, karena terbukti mampu tumbuh sebesar 40,2 persen dalam periode 2007-2012 di tengah krisis ekonomi global dan asetnya pun senantiasa meningkat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu diperhitungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. h) Anggaran Pembangunan Target pendapatan negara pada tahun 2013 adalah 1.507,7 triliun rupiah, naik 11 persen dari target APBN sebelumnya. Peningkatan pendapatan negara yang signifikan memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dalam lima tahun terakhir, peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara meningkat dari 60 persen menjadi hampir 70 persen, kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai stabil sekitar 10 persen, sedangkan sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun dari 30 persen menjadi lebih dari 20 persen. Termasuk dalam pendapatan negara di atas adalah Penerimaan Hibah sebesar 4,5 triliun rupiah. Kecenderungan pada tahun 2014, pendapatan negara minimal stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dan belanja negara akan mengikuti skenario kecenderungan pendapatan negara. i) Memperkuat Penerimaan Negara Target pendapatan negara pada tahun 2013 adalah 1.507,7 triliun rupiah, naik 11 persen dari target APBN sebelumnya. Peningkatan pendapatan negara yang signifikan memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dalam lima tahun terakhir, peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara meningkat dari 60 persen menjadi hampir 70 persen, kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai stabil sekitar 10 persen, sedangkan sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun dari 30 persen menjadi lebih dari 20 persen. Termasuk dalam pendapatan negara di atas adalah penerimaan hibah sebesar 4,5 triliun rupiah. Kecenderungan pada tahun 2014, penerimaan negara dari sektor pajak akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan, namun penerimaan pajak tidak lebih kecil dari target yang ditetapkan agar tidak terjadi pembiayaan defisit yang pada akhirnya harus ditutupi dari sumber utang baik berupa pinjaman maupun surat utang negara. j) Rencana Redenominasi Mata Uang Rupiah Kondisi akhir 2013 dihadapkan pada kenyataan bahwa nilai rupiah pada mata uang kertas beredar dicerminkan dari angka 0 antara tiga sampai dengan lima. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan ditinjau dari sisi nilai transaksi perdagangan karena menimbulkan citra lemahnya nilai rupiah dalam perdagangan. Kebijakan redenominasi mata uang rupiah ditempuh dengan cara menghilangkan tiga nol dihitung dari belakang. Risiko terbesar yang dihadapi oleh pelaksanaan kebijakan ini adalah ekspektasi masyarakat untuk mengambil kesempatan menaikkan harga sehingga akan memicu inflasi yang tidak terkendali dan merusak daya beli masyarakat. Kecenderungan pada tahun 2014, kebijakan redenominasi belum terlaksana sepenuhnya. Mata uang yang beredar tetap seperti semula namun konsekuensi yang terkandung semakin memperlemah nilai terhadap mata uang rupiah, pada gilirannya nilai tukar terhadap mata uang asing dan harga emas dihitung dengan ribuan. k) Perangkap Kelas Menengah Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menghasilkan kelompok kelas menengah yang cukup signifikan ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, bekerja secara profesional dengan penghasilan yang relatif tinggi, tetapi mendorong gaya hidup yang modern dan percaya pada status sosial. Kecenderungan pada tahun 2014, jumlah kelompok masyarakat kelas menengah semakin besar namun kulturnya tidak mengalami perubahan, dengan demikian peningkatan jumlah kelompok kelas menengah ini kurang memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan nasional. c. Sosial Budaya 1) Global dan Regional masih diwarnahi oleh Konflik Antar Peradaban, Brain Drain, Pengungsian, Pornografi dan Pornoaksi, Pengaruh Budaya Oriental, Kerjasama Sosial dan Budaya dan Ketenagakerjaan. 2) Nasional diwarnahi oleh isu Kesejahteraan Sosial, Jatidiri dan Karakter Budaya Nasional, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kesejahteraan TKI , Bencana Alam dan Lingkungan Hidup, Kualitas dan Akses Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Kesehatan Masyarakat, Kerukunan Hidup Beragama , Kemiskinan, Penyalahgunaan Narkoba yang masih meprihatinkan. PELUANG DAN KENDALA 12. Politik, Hukum, dan Keamanan a. Global dan Regional Peluang Kendala 1) Peningkatan peran organisasi multilateral seperti ASEAN, GNB, dan OKI dalam rangka penyelesaian konflik dan pemeliharaan stabilitas kawasan 2) Forum internasional sebagai mediator untuk penyelesaian konflik secara damai. 3) Menguatnya kebijakan AS di Asia Pasifik mencakup US rebalancing strategy and reengagement baik di bidang politik, ekonomi, dan militer. 4) Sikap dunia internasional untuk bersama-sama menanggulangi terorisme internasional, perubahan iklim, bencana alam, dan penyebaran virus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional. 5) Pengembangan organisasi kerjasama ASEAN yang lebih spesifik seperti ASEAN Security Community (ASC), Treaty of Amity Cooperation (TAC), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Military Forum (AMF) dan ASEANAPOL dapat dimanfaatkan sebagai ajang perjuangan kepentingan Indonesia. 6) Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM dan pelestarian LH. 1) Globalisasi telah mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. 2) Peningkatan peran organisasi multilateral seperti ASEAN, GNB, dan OKI dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan stabilitas. 3) Inspirasi penggulingan Pemerintah dengan penggunaan pola atau pemanfaatan people power. 4) Rendahnya komitmen negara maju dalam upaya pengendalian perubahan iklim, pemanasan global, dan penyebaran wabah penyakit. 5) Campur tangan kekuatan negara asing dalam pemecahan masalah dalam negeri. 6) Menguatnya kebijakan AS di Asia Pasifik. 7) Tekanan dunia internasional dengan dalih demokratisasi, terorisme, dan penegakan HAM. 8) TOC (narkoba, terorisme, cyber crimes, dan perdagangan ilegal) 9) Tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap TKI di luar negeri. 10) Dinamika politik dan keamanan di Asia Pasifik. 11) Masih maraknya pengungsian dan illegal migrant. a. Nasional Peluang Kendala 1) Reformasi, reposisi, dan rekonstruksi profesionalisme TNI/Polri memperkuat penataan ulang penyelenggaraan hankamnas yang semakin demokratis. 2) Keberhasilan aparat keamanan dan aparat penegak hukum Indonesia dalam menanggulangi terorisme. 3) Tumbuhnya aspirasi masyarakat yang menginginkan supremasi hukum dan pembaharuan hukum nasional. 4) Semakin berkembangnya peranan pers dan media massa yang bebas, terbuka dengan tetap menghormati tanggung jawab dan kepentingan nasional. 5) Pengakuan dunia internasional terhadap upaya demokratisasi, perlindungan HAM, dan pemberantasan korupsi. 6) Semakin kuatnya politik nasional berbasis demokrasi. 7) Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan implementasi 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). 8) Konsolidasi demokrasi, penguatan ekonomi nasional, sosial budaya, dan hankam yang semakin intens dalam kerangka reformasi dan good governance. 9) Penguatan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan politik di tingkat lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal. 10) Kampanye antikorupsi yang semakin intens 11) Kuatnya niat bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembaharuan pada aspek politik hukum nasional secara komprehensif menuju masa depan yang lebih baik a. Tumpang tindihnya peraturan per-UU sektoral. b. Peningkatan gerakan perlindungan dan bantuan hukum. c. Peningkatan kemampuan legal drafting khususnya di tingkat daerah. d. Keputusan pengadilan terhadap perkara korupsi yang tidak mendukung semangat antikorupsi. e. Kurang optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum. f. Memanfaatkan momentum penegakan hukum kasus-kasus korupsi untuk kepent ingan politis. g. Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terorisme masih belum menyentuh akar masalah. 2) Tingginya aspirasi dan tuntutan pembentukan daerah otonom baru. 3) Tuntutan pemekaran wilayah yang kurang proporsional. 4) Semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik. 5) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. 6) Pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi duplikasi dan gugatan para pemilih. 7) Persaingan antarpartai politik meningkat. 8) Kapasitas penyelenggara KPU yang masih relatif lemah. 9) Percepatan reformasi birokrasi mewujudkan clean government and good governance. 10) Masih eksisnya gerakan separatisme di Papua. 11) Sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan pemegang hak guna usaha. 12) Penyelesaian batas wilayah yang belum tuntas. 13) Perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan. 14) Pengamanan perbatasan belum optimal sehingga terjadi kegiatan ilegal. 15) Konflik komunal dan horisontal. 16) Meningkatnya kejahatan konvensional Percepatan reformasi birokrasi mewujudkan clean government and good governance. 17) Masih eksisnya gerakan separatisme di Papua. 18) Sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan pemegang hak guna usaha. 19) Penyelesaian batas wilayah yang belum tuntas. 20) Perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan. 21) Pengamanan perbatasan belum optimal sehingga terjadi kegiatan ilegal. 22) Konflik komunal dan horisontal. 23) Meningkatnya kejahatan konvensional 13. Ekonomi a. Global dan Regional Peluang Kendala 1) Iklim investasi di Indonesia yang semakin kondusif akan membuka peluang pasar dan pengembangan perdagangan internasional. 2) Pemberlakuan kawasan ASEAN sebagai pasar terbuka berbasis produksi pada tahun 2015. 3) Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik terutama pertumbuhan ekonomi Brasil, Rusia, China, India, Korea Selatan, dan negara-negara Afrika yang pesat. 4) Kebijakan pemberian subsidi untuk mendorong kesejahteraan petani. 5) Perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk memacu daya saing ekonomi nasional. 6) Terbukanya pasar yang lebih besar akan mendorong peningkatan efisiensi produksi dan daya saing serta menyerap tenaga kerja 1) Peran AS tetap mendominasi ekonomi dunia. 2) Pengelompokan secara ekonomi negara-negara yang saling berdekatan pada skala regional. 3) Pemulihan krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. 4) Produksi minyak dunia yang semakin terbatas dan pengembangan energi terbarukan yang belum mampu memberikan solusi. 5) Ketersediaan pangan dunia masih menghadapi permasalahan. 6) G-20 tidak mampu mempertahankan misinya untuk bekerjasama intra G-20. 7) APEC mengalami kesulitan dalam mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik. 8) Common Effective Preferential Tariff (CEPT) belum sepenuhnya dapat diterapkan dilingkungan negara-negara peserta AFTA. 9) Percepatan mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) dari semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. 10) NAFTA mengalami disparitas antarnegara anggota a. Nasional Peluang Kendala 1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen. 2) Kondisi ekonomi makro, fiskal dan moneter semakin sehat. 3) Potensi sektor keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional. 4) Kebijakan MP3EI yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk menopang ekonomi wilayah, dan interkonektivitas antarwilayah. 5) Geografi Indonesia menyimpan SDA yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan. 6) Adanya kebijakan energi baru dan terbarukan yang diharapkan meningkatkan pasokan (produk) energi. 7) Adanya kebijakan program swasembada 5 bahan pangan strategis dan diversifikasi pangan. 8) Pola kehidupan di negara maju cenderung kembali ke alam, minat wisatawan mancanegara terhadap obyek-obyek pariwisata, panorama, peninggalan sejarah, adat istiadat kuno yang semakin meningkat, dapat dimanfaatkan untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 9) 9.Pengaruh arus globalisasi baik melalui media maupun pergaulan dan interaksi antar bangsa yang membawa nilai-nilai baru yang positif (hibridisasi). 10) 10.Kebijakan penghematan guna peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. 11) 11.UU Redenominasi telah masuk dalam prolegnas 2013. 12) 12.Perkembangan sektor industri dan perdagangan yang masih mampu memenuhi pangsa pasar domestik dan pasar luar negeri khususnya untuk barang¬-barang konsumsi (consumer goods). 1) Kurangnya lapangan kerja, kesejahteraan dan ketidakseimbangan penguasaan aset-aset ekonomi berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro dan mikro. 2) Dukungan penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, kepastian hukum, stabilitas keamanan yang belum sehat mempengaruhi laju pertumbuhan investasi baik domestik maupun luar negeri. 3) Pembangunan nasional berbasis pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment menuntut peningkatan pemanfaatan SDA secara cerdas agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, sebaliknya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 4) Ketahanan energi dan APBN yang disusun dalam struktur yang bijaksana (prudent) merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi. 5) Ketahanan pangan memerlukan adanya dukungan pembukaan lahan pertanian baru, penghentian fungsi alih lahan pertanian menjadi industri dan pemukiman. 6) Persepsi publik, dan atau emosi dan tata laku destruktif masyarakat mudah dipengaruhi oleh informasi yang tidak berimbang (positif-negatif), didorong oleh semakin berkembangnya bisnis media (media cetak dan elektronik) yang merambah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. 7) Efektivitas anggaran pembangunan fisik mengalami hambatan dengan adanya ketimpangan anggaran untuk belanja modal yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. 8) Defisit anggaran APBN menuntut adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dari sektor pajak, bukan pajak dan BUMN didukung oleh sosialisasi untuk menghindari reaksi keras dari masyarakat. 9) Pengembangan konsep redenominasi mata uang rupiah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dari ribuan menjadi satuan) memerlukan sosialisasi secara berlanjut dan dukungan dari para pengamat serta ilmuwan untuk menghindari reaksi keras dari masyarakat. 10) Upaya peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri membutuhkan dukungan kelas menengah agar tidak menjadi perangkap dalam pertumbuhan ekonomi nasional. 14. Sosial Budaya b. Global dan Regional Peluang Kendala 1) Kondisi negara-negara di Asia Tenggara yang lebih stabil baik keamanan maupun ekonominya. 2) Semakin menurunnya rasa memiliki budaya dan norma-norma etika yang menjadi jatidiri bangsa. 3) Semakin diakuinya budaya Timur di dalam percaturan budaya secara global. 4) Terbentuknya komunitas sosial budaya ASEAN 5) Adanya kesepakatan untuk memberi kebebasan mobilitas tenaga kerja dengan membuka 1) Masih eksis dan bangkitnya peradaban oriental mempertajam konflik antar peradaban Timur (Islam) - Barat (kapitalis, liberalisme, neoliberalisme). 2) Kelangkaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di dalam negeri bagi para cerdik pandai, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendorong peningkatan brain drain (pindahnya para cerdik pandai dari dalam negeri ke luar negeri). 3) Besarnya arus pengungsian dari negara-negara yang kondisi keamanannya masih kacau, seperti Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, dan Myanmar, menimbulkan masalah di negara-negara tetangganya yang dijadikan tempat pemukiman baru atau transit menuju negara tujuan. 4) Kebebasan berekspresi, dijadikan dalih untuk mengembangkan kegiatan pornografi, dan pornoaksi, menimbulkan kecenderungan seks bebas. 5) Pengaruh budaya oriental (China, Jepang, dan Korea) dalam kehidupan sosial masyarakat negara tetangganya berimplikasi pada perubahan nilai dan norma asli masyarakat yang bersangkutan. 6) Masih merebaknya traficking perempuan dan anak untuk dipekerjakan di luar negeri sebagai tenaga ilegal, semakin menuntut perlindungan tenaga kerja di luar negeri sesuai dengan konvensi internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. c. Nasional Peluang Kendala 1) Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dan swasta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program PNPM Mandiri, Raskin, dan Askeskin. 2) Bangkitnya sifat-sifat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial masyarakat untuk melembagakan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), pekerja sosial masyarakat, dan organisasi sosial. 3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan posisi geografis NKRI yang mampu memperkuat ketahanan budaya dan pelestarian produk budaya nasional. 4) Peningkatan jumlah penduduk akan memperbesar pasar domestik, terutama kebutuhan konsumtif. 5) Telah tersedia acuan penanganan TKI, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 6) Terbentuknya badan khusus untuk mengurusi penanganan bencana. 7) Terselesaikannya rencana tata ruang kabupaten/kota guna menjamin lingkungan berkelanjutan didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas pelestarian lingkungan. 8) Meningkatnya indeks pembangunan kualitas manusia yang didukung oleh anggaran pengelolaan pendidikan semakin meningkat dan mendekati angka 20 persen rasio APBN dan APBD. 9) Meningkatnya gerakan kesehatan masyarakat yang dimulai dengan kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh terhadap arti pentingnya kesehatan. 10) Keberagaman etnis, agama, budaya, bahasa, seni serta adat merupakan kekayaan budaya yang dapat menjadi perekat bangsa dan membangun masyarakat multikulturalisme. 11) Kebijakan nasional yang berorientasi kepada pro poor, pro job, dan pro growth. 1) Semakin menguatnya tuntutan manajemen berkualitas (Total Quality Management/TQM) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2) Masih rendahnya penerapan nilai luhur agama dan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang bermartabat, berimplikasi pada merebaknya krisis jati diri (identitas) nasional dan merosotnya keberadaban dan krisis sosial berbasis agama, keragaman budaya, kekerasan, dan KKN. 3) Stagnasi/stalling pertumbuhan penduduk tetap pada kisaran 2,6 (TFR 2,6), tingginya angka drop out pemakaian kontrasepsi serta menurunnya umur rata-rata usia perkawinan pertama dari 22,32 tahun menjadi 22,27 tahun, dan pemutakhiran secara berlanjut administrasi kependudukan dan program kependudukan, memerlukan gerakan nasional terpadu, melibatkan berbagai komponen kekuatan bangsa. 4) Maraknya tuntutan kenaikan UMP, kesejahteraan buruh, mobilitas tenaga kerja lintas negara, hadirnya penyedia jasa tenaga kerja non permanen, menimbulkan polemik outsourcing (merugikan hak dan kesejahteraan buruh), kerap dipolitisasi dan kurang menguntungkan untuk menarik minat investasi asing. 5) Daya dukung dan pelestarian LH mengalami kerusakan cukup parah dengan adanya eksploitasi SDA yang berlebihan. 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha menuntut perubahan paradigma pendidikan mengarah pada kompetensi, kreativitas dan inovasi, keseimbangan antara iptek dan imtaq. 7) Perkembangan iptek global sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa menuntut adanya respon positif dari seluruh komponen kekuatan bangsa agar mampu melakukan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan (P3) iptek. 8) Ketidakseimbangan antara tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas, tenaga medis, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB), dan meningkatnya kasus-kasus prevalensi penyakit menular terutama TBC, Malaria, Penyakit Menular Seksual (PMS)/HIV-AIDS, memerlukan peningkatan upaya penanggulangan secara komprehensif integral melibatkan seluruh komponen bangsa. 9) Kekerasan yang mengatasnamakan agama menuntut adanya peningkatan penguatan kerukunan intra dan antara penganut agama, diselenggarakan melalui program nasional secara konsisten dan konsekuen. 10) Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan (end poverty and hunger) yang dituntut tuntas pada 2015 sesuai sasaran MDGs 2015, memerlukan upaya sungguh-sungguh dan terpadu dari K/LPNK serta Pemda. ISU STRATEGIK 15. Isu Strategis Isu strategik disimpulkan dari dokumen kirstranas dan astranas, dengan melihat rangking, pengaruh yang paling signifikan setahun kedepan disimpulkan isu strategis, sebagai berikut : a. Isu Strategis Aspek Politik, Hukum, dan Keamanan 1) Globalisasi telah mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat semakin kritis dan lebih menuntut hak-hak individu dalam konteks kebebasan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan melalui aksi demo yang cenderung anarkis. 2) Campur tangan negara asing dalam pemecahan masalah dalam negeri, dengan tekanan kekuatan politik, ekonomi, dan militer dengan dalih demokratisasi, terorisme, penegakan HAM dan LH. Di samping itu dapat juga dalam bentuk komunitas regional atau global, pemanfaatan dana bantuan pembangunan (Development Aid), dan kehadiran kelompok transnasional non negara melalui kegiatan TOC. Menguatnya kebijakan AS di Asia Pasifik mencakup US rebalancing strategy dan reengagement baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun keamanan, untuk mengimbangi “bangkitnya super power baru” di kawasan Asia Pasifik (China). 3) Peningkatan peran organisasi multilateral seperti ASEAN, GNB, dan OKI dalam rangka penyelesaian konflik dan pemeliharaan stabilitas kawasan. Catatan : Dari sisi ini peran Indonesia sangat signifikan karena posisi Presiden SBY dalam forum trilateral bersama Inggris dan Liberia merumuskan tujuan global pasca MDGs 2015. 4) Penggulingan Pemerintah dengan pola pengerahan people power di beberapa negara Timur Tengah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai inspirasi dan model penentangan terhadap kekuasaan yang sah. 5) Pengurangan tentara AS dari Afghanistan yang dilakukan bertahap, dan selesai pada akhir 2014, memerlukan peningkatan kemampuan tentara dan aparat keamanan Pemerintah Afghanistan agar tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan di negara ini. 6) Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan implementasi clean government and good governance dalam rangka sinergi holistik penerapan berbagai peraturan perundang-undangan, menekan sekecil mungkin penilaian masyarakat bahwa pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur melalui UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya memerlukan pemutakhiran/pembentukan undang-undang baru (UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilukada, dan UU tentang Desa). 7) Suhu politik meningkat menjelang pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan pemilukada, jika tidak dipercepat akan berimplikasi pada instabilitas politik dan keamanan. Realitasnya akan terjadi konflik antar kontestan dan pendukung kandidat dari partai politik (parpol), eksodus para elite politik antar-parpol, upaya membangun citra parpol melalui black campaign, dan perbedaan kepentingan dalam pengusulan calon anggota legislatif, memicu terjadinya konflik di tingkat akar rumput, dan pengerahan massa yang kerap tak terkendali, mengarah kepada timbulnya tindakan anarkis dan destruktif. 8) Penyelesaian konflik pemilu dan pemilukada memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta masih adanya masalah struktural dan substansial yang terjadi di Papua yang belum dapat diselesaikan. 9) Semakin tingginya tuntutan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (clean government and good governance) seiring dengan peningkatan demokrasi substansial, untuk meminimalisir adanya tuduhan sementara pihak terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power). 10) Semakin tingginya tuntutan rasa keadilan masyarakat, penguatan semangat anti korupsi, peningkatan sinergi antar aparat penegak hukum khususnya pada aspek peradilan korupsi dalam rangka jaminan putusan peradilan perkara korupsi terutama yang menarik perhatian masyarakat umum dan dunia internasional. 11) Semakin menguatnya tuntutan masyarakat agar penuntasan masalah pelanggaran HAM, rasa keadilan, kemiskinan, kebodohan, kesehatan buruk, kelaparan, dan keterbelakangan agar dapat menekan kecenderungan timbulnya ketidakpercayaan kepada aparatur negara. 12) Masih maraknya konflik komunal, konflik horizontal, perkelahian antar warga/pelajar/mahasiswa dan konflik berlatar belakang SARA, dan meningkatnya kejahatan konvensional seperti premanisme, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, masalah perburuhan, dan unjuk rasa yang cenderung anarkis, dapat berakumulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politis tertentu menjelang dan selama pemilu 2014. b. Isu Strategis Aspek Ekonomi 1) Peran AS masih tetap mendominasi ekonomi dunia meskipun kekuatan ekonomi Regional Eropa (EU) cenderung menguat dan kekuatan ekonomi RRC, Jepang dan Korea Selatan maju cukup signifikan, di sisi lain semakin kuatnya dorongan pengelompokan secara ekonomi negara-negara yang saling berdekatan dan berkepentingan pada skala regional (Interdependensi NAFTA, AFTA, AEC, CAFTA, APEC, EU). 2) Hasil produksi minyak dunia yang semakin terbatas dan pengembangan energi terbarukan belum mampu memberikan solusi efektif bagi pemenuhan kebutuhan minyak dunia, di sisi lain ketersediaan pangan dunia masih menghadapi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan akibat dari peningkatan tingkat konsumsi dan penurunan produksi pangan. 3) Stabilitas ekonomi makro dan mikro masih dihadapkan pada kurangnya lapangan kerja, kesejahteraan dan ketidakseimbangan penguasaan aset-aset ekonomi, laju pertumbuhan investasi baik domestik maupun luar negeri memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan. 4) Pemanfaatan SDA dituntut mampu menjadi modal signifikan untuk menunjang pembangunan nasional berbasis pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, di sisi lain subsidi energi (BBM, gas, dan listrik) masih menjadi beban yang memberatkan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN), berimplikasi pada ketahanan energi. 5) Semakin berkembangnya bisnis media (media cetak dan elektronik) yang merambah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya aspek ekonomi dan membentuk persepsi publik, terutama dalam mempengaruhi emosi dan tatalaku destruktif akibat informasi yang tidak berimbang (positif-negatif). 6) Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan pajak, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya defisit anggaran. c. Isu Strategis Aspek Sosial Budaya 1) Konflik antar peradaban Timur (Islam) - Barat (kapitalis, liberalisme, neoliberalisme) masih eksis dan bangkitnya peradaban oriental sebagai pengimbang. 2) Besarnya arus pengungsian dari negara-negara yang kondisi keamanannya masih kacau, seperti Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, dan Myanmar. 3) Merebaknya krisis jati diri (identitas) nasional dan merosotnya keberadaban dan krisis sosial berbasis agama, keragaman budaya, kekerasan, dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan masih rendahnya penerapan nilai luhur agama dan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang bermartabat. 4) Pelayanan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membutuhkan dukungan manajemen berkualitas, dihadapkan pada pengelolaan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) menuntut stagnasi atau stalling pertumbuhan penduduk tetap pada kisaran 2,6 (Total Fertility Rate/TFR 2,6), tingginya angka drop out pemakaian kontrasepsi serta menurunnya umur rata-rata usia perkawinan pertama dari 22,32 tahun menjadi 22,27 tahun, serta administrasi kependudukan dan program kependudukan dilaksanakan merujuk pada prinsip serasi, terpadu, dan data yang mapan. 5) Eksploitasi SDA yang berlebihan, merusak daya dukung dan pelestarian LH. 6) Perubahan paradigma pendidikan mengarah pada kompetensi, kreativitas dan inovasi untuk menjawab tantangan lapangan kerja tanpa mengabaikan keseimbangan antara iptek dan imtaq, serta semakin kuatnya tuntutan akan penguatan kerukunan intra dan antara penganut agama untuk menanggulangi kecenderungan kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan tuntutan pengentasan kemiskinan sampai kisaran angka 50 persen dari kondisi 2013 pada tahun 2015 untuk memenuhi tujuan pertama Millennium Development Goals (MDG’s) 2015 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (end poverty and hunger).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar